Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih Boleh "Nongkrong" di TPS, Pantau Hitung Suara Sampai Selesai

Kompas.com - 05/04/2019, 08:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengimbau pemilih untuk bersama-sama mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara.

Tak cukup dengan menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih juga bisa memantau langsung proses penghitungan suara di TPS.

"KPU mengimbau, silahkan semua pendukung peserta pemilu nongkrong bareng di TPS, tapi sesuai ketentuan tidak boleh masuk area TPS. Silakan disaksikan sampai selesai," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Baca juga: Sandiaga Minta Pendukung Awasi Penghitungan Suara di Tiap TPS

Pemantauan tersebut penting supaya masyarakat tahu betul berjalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga, potensi kecurangan dapat ditekan.

"Sehingga nanti yang menang tidak bisa dibilang, oh kamu dicurangin. Saksikan sendiri, bisa dilihat menang kalah, clear," ujar Viryan.

Lebih lanjut, Viryan berharap supaya seluruh warga negara yang sudah punya hak pilih bisa gunakan suara mereka di TPS.

Baca juga: Polisi: 31 TPS Rawan Gangguan di Jakarta Barat

Sebab, pemilu hanya diselenggarakan sekali dalam lima tahun dan menentukan nasib bangsa ke depannya.

"Kalau dalam konteks kedaulatan rakyat, itulah yang disebut people power pada 17 April. Semua masyarakat datang di TPD dan masyarakatlah yang hadir menentukan siapa yang menjadi presiden dan anggota legislatif," katanya.

Baca juga: Bagaimana jika Kebutuhan Disabilitas dalam TPS Tak Mendukung?

Hari pemungutan suara serentak dilakukan Rabu, 17 April 2019. TPS dibuka pada pukul 07.00 dan ditutup 13.00. Selanjutnya, tahapan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Akan ada lima jenis surat suara yang diberikan ke setiap pemilih, yaitu surat suara Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Sebelumnya maksimal pukul 00.00 atau 24.00 maka dengan putusan MK penghitungan suara dapat diperpanjang 12 jam tanpa jeda. Alasan MK memberi waktu tambahan karena Pemilu 2019 dilakukan serentak yaitu pemilihan presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut MK penyelenggaraan pemilu serentak akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama. #MahkamahKonstitusi #PenghitunganSuara #Pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Nasional
MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Nasional
PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

Nasional
KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

Nasional
Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Novel Baswedan Sampai Mantan 'Raja OTT' Akan Daftar Capim KPK

Novel Baswedan Sampai Mantan "Raja OTT" Akan Daftar Capim KPK

Nasional
Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Nasional
Datang ke Istana, Bamsoet Lapor Persiapan Sidang Tahunan MPR Terakhir Jokowi

Datang ke Istana, Bamsoet Lapor Persiapan Sidang Tahunan MPR Terakhir Jokowi

Nasional
Wapres Peringatkan Limbah B3 Tak Bisa Dibuang Sembarangan

Wapres Peringatkan Limbah B3 Tak Bisa Dibuang Sembarangan

Nasional
Produksi Karpet Mobil Ternama Dunia Dibuat di Pasuruan, Wapres: Tinggal Buat Mobilnya...

Produksi Karpet Mobil Ternama Dunia Dibuat di Pasuruan, Wapres: Tinggal Buat Mobilnya...

Nasional
Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Nasional
Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com