"Bagaimana jika Kebutuhan Disabilitas dalam TPS Tak Mendukung?"

Kompas.com - 04/04/2019, 17:25 WIB
Salah satu penyandang disabilitas, Sugiyanur, di acara Sosialisasi Demokrasi yang diselenggarakan oleh KU Solo dan Relawan Demokrasi di YPAC Solo. KOMPAS.com/Retia Kartika DewiSalah satu penyandang disabilitas, Sugiyanur, di acara Sosialisasi Demokrasi yang diselenggarakan oleh KU Solo dan Relawan Demokrasi di YPAC Solo.

KOMPAS.com - Salah satu penyandang disabilitas, Sugiyanur khawatir Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tidak memuaskan penyandang disabilitas saat pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS.

Hal ini disampaikannya dalam sosialisasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo bersama relawan demokrasi disabilitas yang diadakan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) pada Rabu (3/4/2019).

"Bagaimana jika kami (penyandang disabilitas) datang ke TPS, kebutuhan disabilitas dalam TPS tidak disertai fasilitas yang mendukung," ujar Sugiyanur atau akrab disapa Sugi kepada Kompas.com pada Rabu (3/4/2019).

"Kalian merasakan sendiri pemahaman aksesibilitas di tingkat bawah, rata-rata mereka (petugas KPU) menganggap aksesibilitas itu merupakan tindakan kami yang masih kesulitan untuk berdiri, jadi masih dibantu," ujar Sugi.

Baca juga: Cerita Suka Duka Penyandang Disabilitas Jadi Pelipat Surat Suara Pemilu

Ia juga menyampaikan bahwa aksesibilitas yang diinginkan bukan berarti memanjakan penyandang disabilitas. Sugi tidak ingin petugas menganggap penyandang disabilitas seolah-olah tidak berdaya sama sekali secara fisik.

"Padahal kami mampu produktif. Kalau ada TPS yang fasilitasnya tidak lengkap, nanti saya foto dan lapor ke siapa?" kata dia.

Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Solo, Puji Kusmarti mengungkapkan bahwa jika fasilitas TPS ada yang tidak memuaskan bagi penyandang disabilitas, sebaiknya penyandang melapor kepada petugas KPU yang berjaga di TPS tersebut.

"Sebaiknya tidak perlu difoto, kalau ada yang dibutuhkan bisa disampaikan kepada kami," ujar Puji saat ditemui Kompas.com pada Rabu (3/4/2019).

Baca juga: Penyandang Tunanetra Harap Ada Audiobook untuk Kenali Kandidat dalam Pemilu

Kemudian, Puji juga mengungkapkan, jika penyandang disabilitas ada kesulitan di TPS maka petugas KPU atau pendamping akan membantu agar penyandang disabilitas bisa melakukan pencoblosan dengan benar.

Namun, apabila penyandang disabilitas tidak mempercayai pendamping yang disediakan di TPS, maka penyandang tersebut bisa meminta bantuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk memastikan tidak ada kegaduhan dalam bilik.

Adapun persiapan-persiapan lain seperti simulasi pemilu juga direncanakan KPU akan digelar di beberapa tempat agar tata cara pencoblosan bisa dilakukan dengan benar.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X