"Bagaimana jika Kebutuhan Disabilitas dalam TPS Tak Mendukung?"

Kompas.com - 04/04/2019, 17:25 WIB
Salah satu penyandang disabilitas, Sugiyanur, di acara Sosialisasi Demokrasi yang diselenggarakan oleh KU Solo dan Relawan Demokrasi di YPAC Solo. KOMPAS.com/Retia Kartika DewiSalah satu penyandang disabilitas, Sugiyanur, di acara Sosialisasi Demokrasi yang diselenggarakan oleh KU Solo dan Relawan Demokrasi di YPAC Solo.

KOMPAS.com - Salah satu penyandang disabilitas, Sugiyanur khawatir Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tidak memuaskan penyandang disabilitas saat pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS.

Hal ini disampaikannya dalam sosialisasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo bersama relawan demokrasi disabilitas yang diadakan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) pada Rabu (3/4/2019).

"Bagaimana jika kami (penyandang disabilitas) datang ke TPS, kebutuhan disabilitas dalam TPS tidak disertai fasilitas yang mendukung," ujar Sugiyanur atau akrab disapa Sugi kepada Kompas.com pada Rabu (3/4/2019).

"Kalian merasakan sendiri pemahaman aksesibilitas di tingkat bawah, rata-rata mereka (petugas KPU) menganggap aksesibilitas itu merupakan tindakan kami yang masih kesulitan untuk berdiri, jadi masih dibantu," ujar Sugi.

Baca juga: Cerita Suka Duka Penyandang Disabilitas Jadi Pelipat Surat Suara Pemilu

Ia juga menyampaikan bahwa aksesibilitas yang diinginkan bukan berarti memanjakan penyandang disabilitas. Sugi tidak ingin petugas menganggap penyandang disabilitas seolah-olah tidak berdaya sama sekali secara fisik.

"Padahal kami mampu produktif. Kalau ada TPS yang fasilitasnya tidak lengkap, nanti saya foto dan lapor ke siapa?" kata dia.

Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Solo, Puji Kusmarti mengungkapkan bahwa jika fasilitas TPS ada yang tidak memuaskan bagi penyandang disabilitas, sebaiknya penyandang melapor kepada petugas KPU yang berjaga di TPS tersebut.

"Sebaiknya tidak perlu difoto, kalau ada yang dibutuhkan bisa disampaikan kepada kami," ujar Puji saat ditemui Kompas.com pada Rabu (3/4/2019).

Baca juga: Penyandang Tunanetra Harap Ada Audiobook untuk Kenali Kandidat dalam Pemilu

Kemudian, Puji juga mengungkapkan, jika penyandang disabilitas ada kesulitan di TPS maka petugas KPU atau pendamping akan membantu agar penyandang disabilitas bisa melakukan pencoblosan dengan benar.

Namun, apabila penyandang disabilitas tidak mempercayai pendamping yang disediakan di TPS, maka penyandang tersebut bisa meminta bantuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk memastikan tidak ada kegaduhan dalam bilik.

Adapun persiapan-persiapan lain seperti simulasi pemilu juga direncanakan KPU akan digelar di beberapa tempat agar tata cara pencoblosan bisa dilakukan dengan benar.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Nasional
Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Nasional
Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X