Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Tingkatkan Elektabilitas di Jabar, Ini PR Kubu Jokowi Menurut Indikator

Kompas.com - 04/04/2019, 09:27 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki pekerjaan rumah untuk menggenjot tingkat keterpilihanya pada basis umat Islam yang berafiliasi dengan organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu didasarkan pada hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan sebanyak 31,9 persen warga NU memilih pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedangkan sebanyak 62,7 persen memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Nah kalau pemilih Islam kita bedakan berdasarkan afiliasi ormas, ada warga NU sebanyak 31,9 persen memilih Pak Prabowo, itu terlepas dari sosok Ma'ruf yang menjadi Rais Aam," ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers surveinya di kantor Indokator, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).

Baca juga: Survei Indikator: Jokowi-Maruf 55,4 persen, Prabowo-Sandi 37,4 persen

Burhanudin menyebutkan ada dua wilayah yang perlu diintensifkan oleh Jokowi-Ma'ruf dalam mendulang suara dari warga NU, yakni di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Warga NU yang berada di kedua provinsi tersebut dinilai yang paling banyak memilih Prabowo-Sandiaga.

"Terutama di Jawa Barat dan Banten ya, itu PR untuk Pak Jokowi," ucapnya.

Sedangkan di pemilih yang berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah, sebanyak 58,1 persen memilih Prabowo-Sandiaga dan 37,1 persen memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Ormas lain 58,3 persen ke Jokowi-Ma'ruf dan 35,8 persen ke Prabowo-Sandiaga. Nah, kalau pemilih Islam yang bukan berafiliasi dengan ormas manapun itu agak terpecah, sebanyak 40 persen ke Jokowi-Ma'ruf dan 50,2 persen ke Prabowo-Sandiaga," ungkapnya kemudian.

Di sisi lain, dari hasil survei tersebut juga menunjukkan pergeseran suara pada kalangan umat Islam pada Pilpres 2019 dibandingkan 2014.

Pergeseran tersebut nampak pada hasil survei Indikator per Maret 2019 yang menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin yaitu 50,9 persen, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 41,6 persen.

"Ada sedikit perubahan ya. Di exit poll kami di Pilpres 2014, pemilih muslim yang memilih Pak Jokowi itu 48,6 persen dan yang memilih Prabowo 51,4 persen," papar Burhanudin.

Baca juga: Survei Indikator Tunjukkan Perubahan Suara Pemilih Islam dari Prabowo ke Jokowi

Diakuinya, sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019, basis dukungan Jokowi-Ma'ruf di kalangan pemilih Islam memang cenderung menguat. Sementara kelompok undecided voters kian rendah.

"Pemilih Islam di Prabowo-Sandi juga cenderung menguat, tapi kenaikkanya landai. Mereka juga kalah unggul dengan pemilih non-muslim yang 87 persen memilih Jokowi-Ma'ruf. Hanya 8 persen pemilih non-muslim yang memilih Prabowo-Sandi," paparnya.

Sementara survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode random sampling. Adapun margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaanya 95 persen. Survei ini dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas jelang Pilpres 2019. Dalam rilisnya, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin berada pada angka 55,4 persen. Sementara, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjukkan elektabilitasnya sebesar 37,4 persen. Sementara itu, masih ada 7,2 persen yang menjawab tidak tahu dalam survei ini. Survei ini dilakukan pada 22-29 Maret dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. #SurveiIndikator #ElektabilitasCapres #JokowiVsPrabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com