Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KawalPemilu ingin Ulangi Keberhasilan di Pemilu 2014: Memperkuat Legitimasi KPU

Kompas.com - 02/04/2019, 19:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan bernama KawalPemilu hendak mengulang keberhasilan penghitungan suara yang mendekati hasil akhir Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu serentak 2019. Gerakan itu juga diharapkan dapat memperkuat legitimasi KPU.

Salah satu penggagas gerakan KawalPemilu, Ruly Achdiat mengungkapkan, pada Pilpres 2019, hasil penghitungan suara yang mereka lakukan hanya berbeda 0,14 persen dari KPU.

"Kawal Pemilu 2019 ingin mengulang apa yang sudah terbukti kami lakukan pada 2014. Pada waktu itu, perbedaan suara KawalPemilu dengan KPU yaitu 0,14 persen," ujar Ruly konferensi pers peluncuran gerakan KawalPemilu di Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: KawalPemilu.org dan Netgrit Bentuk Gerakan Kawal Penghitungan Suara

Ia menjelaskan, pada 2014, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ditabulasi oleh KawalPemilu.org yaitu sebesar 97,76 persen dari total 472.000 TPS di Indonesia.

Adanya gerakan KawalPemilu, lanjut Ruly, sebenarnya membantu KPU dalam mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat sebagai penyelenggara pemilu.

"2019 harapannya KPU mendapatkan data pembanding yang membuat legitimasinya makin kuat," ungkapnya kemudian.

Baca juga: KawalPemilu Rekrut Relawan Secara Berantai

Untuk itu, kata Ruly, gerakan tersebut memerlukan partisipasi masyarakat secara sukarela berada di 809.500 TPS di seluruh Tanah Air.

"Ada tiga alasan mengapa Pilpres dan DPR RI di 2019 harus dipantau. Pertama, pemilu di Indonesia adalah pemilu yang kompleks, rumit, dan terbesar di dunia. Kedua, Pilpres dan Pileg 2019 untuk pertama kalinya dilakukan di hari yang sama. Ketiga, integritas hasil pemilu akan meningkatkan kepercayaan publik, maka kami ingin mengajak keterlibatan publik," jelasnya.

Kompas TV Dalam kampanyenya di Sumenep, Jawa Timur, pada Senin (1/4), cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengajak semua pihak untuk mematuhi mekanisme hukum yang ada di Indonesia, termasuk mekanisme hukum untuk pelaksaan pemilu 2019. Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin sebagai tanggapan atas pernyataan Amien Rais yang menyerukan people power untuk melawan kecurangan pada pilpres 2019. #AncamanAmienRais #AmienRais #MarufAmin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com