Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Diminta Awasi Manipulasi Dana Kampanye

Kompas.com - 28/03/2019, 19:07 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi kunci untuk mencegah manipulasi laporan dana kampanye yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, mengatakan, laporan dana kampanye kini menjadi isu yang jarang diperhatikan oleh Bawaslu, khususnya dalam kampanye terbuka dan iklan di media massa.

"Laporan dana kampanye yang transparan itu merupakan cerminan seluruh aktivitas para peserta pemilu. Harapan dan kuncinya ada di Bawaslu," ujar Fadli di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2019).

Selama penyelenggara pemilu sejak 2004, lanjut Fadli, laporan dana kampanye hanya menjadi pelaporan secara administratif saja. Jadi, laporan yang diberikan peserta pemilu kepada KPU sekadar memenuhi aturan saja, tidak ada penelusuran lebih lanjut kejujuran isi laporan dana kampanye.

Baca juga: Ini 3 Jenis Laporan Dana Kampanye yang Harus Diserahkan ke KPU

"Jadi hanya mengumumkan kewajiban saja. Nah, metode kampanye kan beragam, jadi ada celah bagi peserta pemilu mempalsukan laporan dana kampanye," ungkapnya kemudian.

Ia menambahkan, Perludem sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) pernah mengingatkan kepada Bawaslu untuk menjadikan laporan dana kampanye menjadi salah satu isu penting yang perlu diawasi.

Sebab, seperti diungkapkan Fadli, dampak laporan dana kampanye sangat besar terhadap integritas penyelenggara pemilu. Kalau peserta pemilu tidak jujur, maka masyarakat bisa tidak mempercayai penyelenggara pemilu.

"Bawaslu itu punya kewenangan mengawasi seluruh tahapan kampanye. Sederhana saja, Bawaslu bisa meminta seluruh catatan kegiatan peserta pemilu, foto, video, atau dokumentasi lainnya, serta wawancara tim kampanyenya. Kalau nanti tidak cocok dengan laporan, artinya ada yang janggal," papar Fadli.

Namun demikian, lanjutnya, pengawasan seperti itu tidak dilakukan oleh Bawaslu hingga saat ini. Meskipun sudah ada aturan pembatasan dalam dana kampanye, namun Bawaslu sejatinya tetap mengawasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com