Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Kompas.com - 27/03/2019, 05:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, keberadaan pemantau asing pemilu bukan merupakan hal yang luar biasa.

Penyelenggaraan pemilu di banyak negara demokratis memang kerap dimonitor oleh pemantau asing. Mereka akan melakukan pemantauan pemungutan dan penghitungan suara bersamaan dengan pemantau domestik.

Baca juga: Pemantau Asing dari 33 Negara Awasi Pemilu 2019, Ini Mekanismenya

Afif meminta masyarakat tak mengkhawatirkan keberadaan kinerja pemantau asing.

"Sebenarnya situasinya harus dalam posisi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Semua lembaga lokal, semua lembaga yang terdaftar dari luar negeri, itu berada dalam posisi yang sama, bukan dalam posisi extraordinary," kata Afif di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

"Tapi ini situasi yang natural setiap pemilu begini. Mau pemilu di kita (Indonesia), maupun pemilu di luar negeri sama saja," sambungnya.

Baca juga: Pemantau Asing dalam Pemilu Sudah Tradisi Lama

Pernyataan Afif ini juga ditegaskan oleh mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas.

Keterlibatan pemantau asing dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal yang lumrah terjadi. Indonesia telah melibatkan pemantau asing sejak Pemilu tahun 1999.

"Kalau mengatakan karena Indonesia SOS maka diundang pemantau asing untuk hadir, tidak SOS pun bisa hadir, karena itu sebuah peristiwa yang biasa," ujar Sigit.

Baca juga: Pemantau Asing dari 33 Negara Akan Ikut Memonitor Pemilu 2019

Sigit meminta publik tak beranggapan bahwa pemantau asing adalah bentuk ancaman.

Jika ada pihak-pihak yang menyebut demikian, maka ada upaya untuk menjadikan situasi yang terbilang aman menjadi tidak lagi aman.

Justru, kehadiran pemantau asing harus disambut dengan baik, sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemilu.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

"Kita menyambut baik kalau pemantau internasional ini hadir, karena tentu mereka nanti akan belajar tentang keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia," kata Sigit.

Baca juga: Bawaslu Tegaskan Tak Boleh Ada Intimidasi di Sekitar TPS

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut proses pemilu di Indonesia akan dimonitor oleh pemantau asing yang setingkat dengan KPU, yang berasal dari 33 negara. Ada pula 11 LSM atau pemantau internasional yang akan turut bekerja.

Mereka melakukan pemantauan dalam rangka visitasi atau kunjungan.

Sementara itu, ada pula 51 lembaga yang telah terverifikasi oleh Bawaslu sebagai pemantau pemilu. Jumlah tersebut terdiri dari 49 pemantau domestik dan 2 pemantau asing.

Lembaga pemantau pemilu masih mungkin bertambah lantaran pendaftaran dibuka hingga H-7 pemungutan suara atau 10 April 2019.

Kompas TV Mendekati #pemilu ancaman #PolitikUang makin tinggi. Bagaimana sikap #Bawaslu mencegah politik uang? Dan bagaimana masyarakat bisa berperan untuk ikut mencegah politik uang? Kita bahas bersama Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta dan melalui sambungan telepon sudah tersambung anggota Bawaslu dari Divisi Penindakan, Ratna Dewi Pettalolo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com