Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Tegaskan Tak Boleh Ada Intimidasi di Sekitar TPS

Kompas.com - 26/03/2019, 19:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin memastikan, tak boleh ada intimidasi yang terjadi di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan, 17 April 2019.

Pernyataan ini menanggapi instruksi Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas kepada semua kader GP Ansor dan Banser untuk membantu Polri dan TNI mengamankan situasi hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS seluruh Indonesia.

"Yang pasti tidak boleh ada intimidasi di sekitar TPS," kata Afif di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Jokowi Ajak Pendukungnya ke TPS Pakai Baju Putih

Afif mengatakan, pihak belum mengetahui makna dari pernyataan pimpinan PP GP Ansor. Ia tidak tahu, apakah instruksi yang ditujukan kepada kader GP Ansor dan Banser ke TPS bermakna sebagai pengorganisasian orang di TPS atau bermakna lain.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (15/2/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Namun, yang paling penting, tidak boleh ada intimidasi dari satu pihak ke pihak lain saat hari pencoblosan.

Bawaslu akan mencegah terjadinya praktik intimidasi yang mungkin ditemukan di sekitar TPS.

Baca juga: Maruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Afif berharap, hari pemungutan suara dapat berjalan menyenangkan dan tanpa ketegangan.

"Harapan kita ya situasi di TPS benar-benar menyenangkan, benar-benar tidak ada ketegangan ya. Kalaupun kemudian terjadi, ada mekanisme yang harus kita lakukan, misalkan intimidasi, harus dihilangkan," tegasnya.

Tagar #BanserAmankanTPS bertengger sebagai trending topic Indonesia di media sosial Twitter.

Baca juga: 23 TPS Didirikan di 5 Lapas dan Rutan di Jakarta Timur

Tagar ini muncul menanggapi pernyataan Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, yang menginstruksikan kepada semua kader GP Ansor dan Banser untuk membantu Polri dan TNI mengamankan situasi hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS seluruh Indonesia.

Selain itu, di hadapan ribuan anggota Banser yang mengikuti apel, Yaqut mengajak masyarakat memerangi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian serta mewujudkan pemilu yang sejuk.

Seruan ini disampaikan Yaqut dalam Apel Kebangsaan Satu Janji Satu Negeri, di Alun-alun Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (24/3/2019).

Kompas TV Simulasi pengamanan pemungutan suara pilpres dan pileg digelar di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Simulasi melibatkan seluruh unsur petugas keamanan dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Simulasi diawali dengan mengantar kotak dan surat suara dari kantor kecamatan kepada panitia pemungutan suara atau PPS yang ada di setiap desa. Lalu, simulasi diakhiri dengan mengambil kotak dan surat suara yang sudah dicoblos dan dihitung di tingkat TPS atau tempat pemungutan suara. #SimulasiPemungutanSuara #PemungutanSuara #Pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com