Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Teken Keppres BPIH, Jemaah Bisa Lunasi Ongkos Haji

Kompas.com - 15/03/2019, 09:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Syafuddin menyatakan, Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2019.

Dengan demikian, seluruh jemaah haji yang akan berangkat tahun 2019 sudah bisa melunasi BPIH.

Sesuai pembahasan bersama Komisi VIII DPR, BPIH tahun 2019 tidak mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp Rp 35.235.602.

"Sudah ditandatangani oleh Pak Presiden. Jadi Keppres tentang penetapan biaya haji tahun 2019 itu sudah ditandatangani," ujar Lukman di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/3/2018).

"Lalu dari Keppres itu nanti kemudian Insya Allah besok begitu ya, itu seluruh calon jemaah haji kita yang ditetapkan berangkat tahun ini, bisa segera melunasi biaya haji, karena mereka sudah setoran awalnya Rp 25 juta, tinggal sisanya dilunasi di bank-bank setoran," lanjut Lukman.

Baca juga: Kemenag: Arab Saudi Larang Istilah Wisata Religi untuk Haji dan Umrah

Lukman mengatakan, meski BPIH tidak mengalami kenaikan, pemerintah menjamin tetap memberikan pelayanan sebagaimana mestinya kepada seluruh jemaah haji Indonesia.

Bahkan, Lukman menyatakan, pemerintah memberikan layanan ekstra berupa penyediaan jalur cepat bagi para jemaah sehingga tak perlu melalui pemeriksaan yang lama di imigrasi Arab Saudi.

Sebab, para jemaah sudah diperiksa paspor dan visanya di Indonesia.

Baca juga: Pelunasan Biaya Haji Kini Bisa Transfer, Ini Mekanismenya...

"Sehingga ketika mereka mendarat baik di Jedah maupun di Madinah mereka tidak lagi mengalami proses pemeriksaan paspor, visa, dan lain sebagainya. Ini menghemat 5-6 jam dari biasanya setiap kloter harus menunggu proses pemeriksaan," kata Lukman.

"Jadi turun dari pesawat apakah mendarat di Jedah, apakah di Madinah, mereka akan masuk ke bandara dan langsung ke bisnya masing-masing untuk menuju hotelnya," lanjut dia.

Selain itu, pemerintah menjamin Bus Shalawat beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jemaah dari maktab menuju Masjidil Haram.

Pemerintah pun menyediakan air conditioner (AC) di setiap tenda saat berlangsungnya wukuf di Arafah.

"Tetap kami jaga kualitas yang sudah dinilai baik, yaitu hotel-hotel di Mekah dan Madinah, transportasi selama berada di Tanah Suci, katering, dan sebagainya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com