Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Banyak Investor Datang, tapi Nilai Investasi Kalah dari Negara Tetangga

Kompas.com - 12/03/2019, 13:42 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo heran dengan nilai investasi di Indonesia yang tak kunjung meningkat.

Nilai investasi Indonesia bahkan kalah dari negara-negara tetangga.

"Yang namanya investasi dan ekspor kita sudah ditinggal, kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? Ya kalah, Thailand? Ya kalah, Filipina? Ya kalah, Vietnam? Ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Jokowi: Mungkin Kita Harus Punya Menteri Investasi dan Ekspor

Menurut Jokowi, tak maksimalnya Indonesia dalam merebut investasi dan merebut pasar mengindikasikan adanya kesalahan, baik dalam sistem perizinan maupun prosedur terkait lainnya.

Pasalnya, indikator ekonomi Indonesia sangat baik. Pemerintah juga telah berupaya untuk mendorong investasi dengan memberikan berbagai macam insentif dan fasilitas yang memudahkan investor.

Bahkan, Indonesia menduduki peringkat ke-4 berdasarkan hasil survey UNCTAD sebagai negara yang paling menarik untuk investasi.

Baca juga: Bantah Isu Kenaikan Harga Bahan Pokok, Jokowi Bandingkan Inflasi Saat Ini dengan Akhir Era SBY

"Sehari-hari investor itu berbondong-bondong ke kita, bukan sekali-sekali, sering, tapi kok tidak terealisasi, ini yang salah di mana? Di pusat? Provinsi? Saya akan cek, yang salah di mana," kata Jokowi

"Orang dari luar negeri datang, ingin investasi ini-itu kok tidak menetas. Ini pasti ada problemnya, apakah itu perizinan kita, pembebasan lahan yang bertele-tele sehingga mereka pergi, atau apa?" tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait bisa lebih mempermudah perizinan investasi.

Apalagi untuk investasi yang berhubungan dengan komoditas ekspor dan komoditas substitusi impor.

Tak hanya itu, Jokowi juga ingin agar para investor dikawal hingga investasi mereka benar-benar terealisasi. 

"Kami minta PTSP, wali kota, bupati, gubernur, kalau ada investor mau investasi dalam bidang apapun, tutup mata, beri izin. Segera beri izin, tutup mata, tidak usah banyak bertele-tele," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com