Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Prabowo-Sandi Luncurkan Aplikasi untuk Pantau Perolehan Suara di TPS

Kompas.com - 04/03/2019, 00:39 WIB
Sabrina Asril

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan aplikasi berbasis "native mobile" bernama Rekat Indonesia yang akan mengawal perolehan suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Aplikasi ini untuk mengawal dan mengawasi suara pasangan capres-cawapres 02 di TPS, sehingga para relawan dari berbagai elemen pendukung telah membentuk Relawan Kawal TPS Indonesia disingkat Rekat Indonesia," kata Koordinator Rekat Indonesia Tanty Widanarni, dalam deklarasi di Jakarta, Minggu (3/3/2019) malam.

Dia mengatakan aplikasi tersebut memudahkan para relawan di dalam dan luar negeri melakukan kawal TPS, karena dengan aplikasi berbasis "native mobile" tidak lagi terkendala kondisi geografis wilayah maupun ketersediaan jaringan.

Baca juga: Polemik Surat Suara untuk Pemilih Pindah TPS, Mendagri Sarankan Lewat PKPU

Menurut dia, melalui sistem tersebut memungkinkan relawan dapat terus mendata seluruh aktivitas pilpres dengan data yang tersimpan dan mampu terkirim secara otomatis.

"Kemenangan harus dirancang, karena aplikasi Rekat Indonesia sekaligus memiliki tiga fungsi, yaitu menggalang relawan, mengawal penghitungan, dan menjadi bukti digital yang valid bagi suara Prabowo-Sandi," ujarnya lagi.

Tanty mengatakan apabila sebagian besar lembaga survei hanya mampu memantau perhitungan secara hitung cepat, maka aplikasi Rekat Indonesia mampu berfungsi sebagai hitung cepat sekaligus "real count".

Baca juga: Komisi II: Surat Suara Untuk Pemilih Pindah TPS Harusnya Sudah Diantisipasi

Menurut dia, para relawan akan ditempatkan di seluruh TPS dan melaporkan jumlah suara Prabowo-Sandi, sehingga suara yang masuk adalah murni perolehan dari seluruh TPS yang digunakan.

"Jutaan relawan Rekat Indonesia adalah orang yang militan, termasuk di dalamnya emak-emak militan dan masyarakat 212, akademisi dari ratusan perguruan tinggi sampai pedagang pasar," katanya pula.

Dalam acara peluncuran aplikasi tersebut dihadiri beberapa tokoh, antara lain Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Neno Warisman.

Budisantoso Budiman

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com