Komisi II: Surat Suara Untuk Pemilih Pindah TPS Harusnya Sudah Diantisipasi

Kompas.com - 22/02/2019, 18:41 WIB
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyesalkan timbulnya permasalahan kurangnya surat suara bagi pemilih yang pindah tempat pemungutan suara (TPS).

Apalagi, persoalan ini muncul hanya beselang satu setengah bulan sebelum pemungutan suara pemilu serentak pada 17 April mendatang.

"Mestinya ini diantisipasi lebih awal," kata Mardani kepada Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 orang. Mereka dicatat ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).


Baca juga: Pemilih Pindah TPS Berpotensi Tak Bisa Mencoblos, KPU Disarankan Pakai Cara Ini

Di beberapa TPS, jumlah tersebut melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum mengatur soal surat suara untuk pemilih yang berpindah TPS atau yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Undang-undang hanya mengatur pencetakan surat suara untuk pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah 2 persen surat suara cadangan yang dihitung dari DPT per TPS.

Kendati demikian, Mardani tak mau hanya menyalahkan KPU atas munculnya permasalahan ini.

Baca juga: Undang-undang Pemilu Belum Mengatur Surat Suara Pemilih Tambahan

"Bukan cuma kesalahan KPU, tetapi semua pihak. Untuk itu kita perlu segera berembuk," kata dia.

Menurut Mardani, KPU, Komisi II DPR, dan pemerintah akan segera menggelar rapat untuk membahas permasalahan ini.

Opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengatur pencetakan surat suara bagi pemilih yang pindah TPS juga akan dibicarakan.

"Jangan sampai jak konstitusional masyarakat hilang. Opsi perpu salah satu yang bisa ditempuh," ujar Mardani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X