Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: AHY Pidato karena Aspirasi Tersumbat di Kubu Prabowo

Kompas.com - 02/03/2019, 12:11 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

LAMPUNG TENGAH, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, pidato politik Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilakukan karena ada aspirasi yang tersumbat pada koalisi paslon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Siapa pun bisa menyampaikan pidato politik, tentu saja mungkin ada aspirasi yang tersumbat ya di pasangan 02, sehingga Pak AHY harus melakukan pidato politik," kata Hasto dalam Safari Kebangsaan IX PDI Perjuangan, di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (2/3/2019), seperti dikutip Antara.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, pidato politik jelang pemilihan presiden seharusnya dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi seperti yang dilakukan Prabowo dan Jokowi.

Baca juga: Pidato Politik AHY, dari soal Program Zaman SBY hingga Nurhadi-Aldo

"Ya pidato politik dalam situasi seperti ini, bagi kami dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden," katanya.

Meski demikian, Hasto menilai positif pidato politik AHY, selama itu mencerahkan dan membangun peradaban untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kami menilai itu merupakan hal yang positif, karena memang sudah menjadi hak tiap pimpinan parpol untuk menyampaikan pidato," katanya.

Baca juga: Jokowi Mengaku Elektabilitasnya di Jabar Turun 8 Persen karena Fitnah

Ia menegaskan, bagi koalisinya pidato politik kebangsaan difokuskan untuk memberikan penjelasan pada rakyat soal visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin, termasuk juga soal hal strategis yang akan dilakukan.

"Begitu pun pidato politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya juga mempertegas komitmen terhadap hal-hal strategis apa yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pidato politik. AHY mengungkap kondisi dan situasi politik mutakhir, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi bangsa ini.

Kemudian, AHY merekomendasikan presiden terpilih nanti untuk melakukan sejumlah perbaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com