Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Jangan Apa-apa Semuanya Presiden Dong...

Kompas.com - 14/02/2019, 18:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) salah sasaran jika berunjuk rasa di depan Istana Presiden.

Unjuk rasa ini dilakukan terkait pemutusan hubungan kerja yang mereka alami.

Moeldoko menyebutkan, pemutusan hubungan kerja mereka bukan dilakukan oleh perusahaan pemerintah, melainkan dari vendor.

"Harus diluruskan dulu persoalannya. Mereka ini sopir dari vendor, outsourcing, tidak langsung ada di bawah Pertamina. Jadi kalau mereka menuntut ke pemerintah, ke Pertamina, enggak masuk akal, enggak logis," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

"Jadi menurut saya, ini salah sasaran. Jangan apa-apa, semuanya Presiden dong. Padahal mestinya, dia itu harus kepada vendor di mana ia bekerja," lanjut dia.

Mantan Panglima TNI itu, berpendapat, demonstrasi ini cenderung memanfaatkan situasi politik saat ini di mana sosok Jokowi menjadi sorotan publik.

"Yang saya lihat, demo-demo ini memanfaatkan situasi. Dengan situasi seperti ini, memunculkan diri untuk mendapatkan respons dari Pak Presiden," ujar Moeldoko.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah tak mau membantu persoalan para demonstran.

Buktinya, kata dia, Presiden sudah menerima demonstrans, baik di dalam Istana, maupun di luar Istana. Jokowi sudah menindaklanjuti persoalan pekerja ke Menteri BUMN.

Moeldoko sendiri telah memanggil Direktur Utama PT Pertamina dan meminta penjelasan soal duduk persoalannya

Namun, hasilnya sama. Persoalan yang dihadapi pekerja bukan wewenang pemerintah, melainkan wewenang vendor.

"Penyelesaiannya ini ya sesuai prosedur di tempat mereka bekerja. Jadi saya pikir taat asas lah. Jangan sedikit-sedikit, semuanya Presiden," ujar Moeldoko.

Diketahui, demonstrans SP-AMT sudah sekitar dua pekan menginap di pelataran Monas, menghadap Istana Merdeka.

Mereka meminta pemerintah membantu mereka lantaran terkena pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan vendor mereka.

Dikutip dari Tribunnews.com, salah seorang istri demonstran bernama Dewi Srityanti berhasil menerobos pengawalan Paspampres kemudian menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Jokowi.

"Ya saya langsung ngomong jika suami kami belum kerja, kami di sini (depan Istana) kelaparan, sudah enggak punya apa-apa, anak kami sudah enggak sekolah mau sampai kapan kami begini, Pak?" kata dia.

Saat menyampaikan keluhannya, Dewi mengatakan, terlihat pula Ibu Negara Iriana duduk di sebelah Jokowi. Iriana, menurut Dewi, tersentuh dengan aspirasinya.

"Ibu Iriana juga menjawab, 'Iya Bu, sabar. Insya Allah selesai ya, Bu'" kata Dewi menirukan perkataan Iriana.

"Beliau merespon sangat baik. Bahkan Beliau kayak agak-agak nangis gitu karena saya benar-benar memohon sangat dan saya ngomong enggak mau lewat perantara-perantara. Kami sudah sering dimodus-modusin oleh perantara," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com