Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Susi Pudjiastuti soal Isu Jokowi Antek Asing...

Kompas.com - 13/02/2019, 09:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut berkomentar soal isu pemerintahan Presiden Joko Widodo antek asing.

Dalam acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019), Susi sebagai bagian dari Kabinet Kerja membantah isu miring tersebut. Ia pun berkaca pada sektor yang digarap oleh kementeriannya.

"Kalau dibilang (pemerintahan Jokowi) antek asing, no. Apalagi di perikanan, non sense," ujar Susi.

Baca juga: Jokowi: Empat Tahun Dikatakan Presiden Antek Asing, Ini Saatnya Saya Berbicara...

Ia menegaskan, Presiden Jokowi justru memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa dan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Jokowi dinilai Susi berani mengeluarkan kebijakan yang rentan menimbulkan resistensi. Khususnya di dunia internasional.

"Pak Presiden dengan komitmen tingginya jalan saja. Saya pikir tidak akan ada yang berani seperti beliau dan saya senang diberikan wewenang seperti itu," ujar Susi.

Baca juga: Jokowi: Prabowo-Sandi Pakai Konsultan Asing, Terus yang Antek Siapa?

Ia memberikan contoh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Melalui Perpres itu, pemerintah memoratorium aktivitas kapal asing penangkap ikan di perairan Indonesia.

"Presiden langsung bikin Perpres 44/2016 di mana modal asing, kapal asing dan ABK asing itu tidak boleh lagi nangkap ikan di Indonesia. Top itu," ujar Susi.

Baca juga: Jokowi: Berarti Mereka yang Antek Indonesia...

Meski demikian, Susi memastikan bahwa negara tetap membutuhkan investasi asing. Namun, bukan pada sektor penangkapan ikan, melainkan dari sisi industri pengolahannya.

Asalkan, pabrik itu didirikan di Indonesia, bukan di luar negeri.

"Saya memberikan peluang untuk investasi asing di sektor pabrik. Ayo kamu mau sampai 100 persen juga saya silahkan. Tapi, kalau soal nangkap ikan itu tentang kedaulatan dan keberlanjutan. Sorry, tidak bisa," ujar Susi.

Kompas TV Pernyataan yang muncul dari Jokowi soal antek asing dan propaganda Rusia menuai polemik. Betulkah ada konsultan asing yang menyusup dalam Pilpres dan memecah belah persatuan bangsa lewat propaganda yang dilakukannya? Lalu bagaimana mengubah pesta demokrasi lebih kaya substansi dan ide membangun bangsa? Simak pembahasannya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com