Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Berarti Mereka yang Antek Indonesia...

Kompas.com - 03/11/2018, 13:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo menepis tuduhan mengenai dirinya "antek aseng" alias lebih condong ke Tiongkok selama menjabat presiden.

Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di acara deklarasi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Repnas, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).

"Tenaga kerja China di Indonesia ada 24.000. Hati -hati, jangan ada lagi yang bilang 10 juta. Tenaga kerja Indonesia di China sendiri ada 80.000. Belum ditambah di Hong Kong dan Taiwan. Mungkin ada 200.000-an," ujar Jokowi.

Baca juga: Soal Tenaga Kerja Asing Ilegal, Laporkan ke Sini!

"Lalu yang antek aseng yang mana? Kalau dibalik ya, tenaga kerja Indonesia di sana lebih banyak. Berarti mereka yang di sana yang antek-antek Indonesia, kalau bicara antek-antekan," lanjut dia.

Jokowi mengatakan bahwa isu 10 juta tenaga kerja asal China menyerbu Indonesia itu berawal dari perkembangan ekonomi negara tirai bambu itu yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Tarik Turis China, Semarang-Nanjing Jalin Kerja Sama Kota Kembar

Dampaknya, 180 juta warga Tiongkok berlibur ke penjuru dunia setiap tahunnya.

"Lalu saya bertanya-tanya, kita (Indonesia) apa enggak bisa dapat (sebagai tujuan turis China)? Saya minta dong ke Presiden Xi Jinping, minta 10 juta," ujar Jokowi.

Baca juga: 15 Kota di Dunia dengan Pariwisata Sebagai Tulang Punggung Ekonomi

"Nah, sejak saat itulah dipelintir, masuklah itu isu 10 juta tenaga kerja Tiongkok masuk di Indonesia. Padahal, secara keseluruhan, tenaga kerja asing di Indonesia kecil sekali, hanya 1 persen," lanjut dia.

Pernyataan Jokowi itu disambut peserta deklarasi dengan tepuk tangan dan sorak sorai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com