Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK Panggil 9 Anggota DPRD

Kompas.com - 13/02/2019, 09:04 WIB

Dylan Aprialdo Rachman,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.(Indrianto Eko Suwarso)

Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 9 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (13/2/2019).

Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap ke DPRD Lampung Tengah yang juga melibatkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam pengembangan kasus ini, Mustafa kembali menjadi tersangka. Selain itu empat anggota DPRD juga menjadi tersangka.

"Hari ini, KPK agendakan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dari unsur pimpinan komisi dan anggota DPRD Lampung Tengah. Sehingga total saksi dari unsur DPRD yang diperiksa berjumlah 29 orang sejak Senin kemarin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu.

Ke-9 anggota DPRD itu adalah Wakil Ketua Komisi III Wayan Suartame beserta 5 anggota Komisi III bernama Indra Jaya, Misrol Hapi, Ali Imron, Iskandar dan Mudasir.

Kemudian Ketua Komisi IV I Wayan Subawa dan Wakil Ketua Komisi IV I Wayan Dama. Selain itu, anggota Komisi I Agus Riyanto. Mereka akan diperiksa di SPN Polda Lampung.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7/2018).

"Kami harap dapat memenuhi pemeriksaan penyidik dan memberikan keterangan sejujurnya. Sikap kooperatif, termasuk pengembalian uang jika sudah pernah menerima sebelumnya merupakan langkah yang lebih baik dan pasti kami hargai secara hukum," kata dia.

Dalam kasus ini, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Achmad Junaidi, dan tiga anggota DPRD lainnya bernama Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin menjadi tersangka.

Keempatnya diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait tiga hal. Pertama, persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Kemudian terkait pengesahan APBDP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Kompas TV Jajaran Kejaksaan Agung menangkapburon kakap Sugiarto Wiharjo, terpidana pembobolan bank di Lampung. Sugiarto kabur dengan status sebagai terpidana, sebelum sempat dieksekusi oleh Kejati Lampung ke lembaga pemasyarakatan. Dalam putusan Mahkamah Agung, Sugiarto divonis 18 tahun penjara atas perbuatannya membobol bank dan melakukan korupsi terhadap APBD lampung timur dan Lampung Tengah senilai Rp 119 miliar. Selain Sugiarto Wiharja, kasus pembobolan bank ini juga menyeret mantan Bupati Lampung Tengah dan Lampung Timur.<br />

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.