Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Kedua, WALHI Harap Muncul Solusi Struktural Atasi Krisis Lingkungan Hidup

Kompas.com - 13/02/2019, 06:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat kedua pilpres tinggal menghitung hari. Minggu, (17/2/2019), kedua capres akan tampil dalam debat yang bertemakan energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berharap, dalam debat, kedua capres tak hanya menampilkan gimmick belaka. Diharapkan, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto mampu menyampaikan hal-hal yang lebih substantif yang berkaitan dengan tema.

Baca juga: Di Debat Kedua, Timses Sarankan Jokowi Bahas Ketahanan Pangan yang Tak Bisa Lepas dari Impor

Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI, Khalisah Khalid, mengatakan, tema debat kedua ini sebenarnya sudah muncul di debat pilpres 2014. Tetapi, belum ada jawaban yang berkaitan dengan persoalan mendasar dan struktural dari kedua capres terdahulu.

"Harapan kami sebenarnya capres ini mampu memunculkan gagasan-gagasan, kemudian ide strategi, dan rencana konkrit untuk penyelesaian struktural dan sumber daya alam," kata Khalisah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Khalisah mengatakan, persoalan struktural terkait lingkungan bisa dilihat dari beberapa konteks. Dalam konteks krisis misalnya, Indonesia dihadapkan dengan bencana ekologis.

Baca juga: Walhi Berharap Caleg Kampanyekan Isu Lingkungan

Angka bencana Indonesia, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tergolong sangat tinggi. Ada sekitar 2.400 bencana di tahun lalu, yang disebabkan oleh perubahan iklim, degradasi hutan dan lahan, serta perencanaan tata ruang.

Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Penyebab lainnya adalah ketimpangan kekuasaan, struktur agraria, dan sumber daya alam.

Menurut analisis Walhi, fenomena-fenomena di atas merupakan dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi yang masih menempatkan sumber daya alam sebagai tulang punggung, tetapi mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terbatas.

"Akibatnya, seperti yang kita alami, krisis dari waktu ke waktu dan ditambah lagi dengan persoalan misalnya kemiskinan akibat dari perusakan lingkungan. Sejauh mana itu bisa dijawab capres?" ujar Khalisah.

Baca juga: Berharap Isu Laut Diangkat dalam Debat Kedua, Kaka Slank Kirim Surat ke Jokowi dan Prabowo

Diharapkan, kedua capres dapat menawarkan solusi yang variatif, yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara struktural.

WALHI juga menilai, baik pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga sama-sama tak memiliki rencana untuk mengoreksi kebijakan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam. Hal ini dilihat dari visi, misi dan program yang ditawarkan pasangan calon.

Misalnya, di sektor energi, keduanya memang membicarakan energi terbarukan, tetapi, energi tersebut berbentuk biofuel sawit yang justru bersifat monokultur.

Baca juga: KPU: Persiapan Debat Kedua Pilpres Capai 85 Persen

"Artinya sudah pasti justru mengancam lingkungan hidup dan mengancam akan terus menimbulkan praktek pelanggaran HAM, praktek perampasan tanah," tutur Khalisah.

Khalisah menambahkan, memang tidak mudah untuk menyelesaikan krisis lingkungan hidup di Indonesia. Sebab, krisis ini muncul sebagai akumulasi dari rezim-rezim pemerintahan terhdahulu.

Oleh karenanya, diperlukan penanganan yang bukan hanya melihat pada dampak, tetapi juga solusi secara struktural. Hal itu diharapkan WALHI akan muncul di debat kedua pilpres.

Kompas TV Kurang dari seminggu jelangdebat pilpres kedua, KPU menggelar rapat untuk menyatukan pandangan demi suksesnya debat kedua, Senin (11/2). Kali ini, KPU tidak ingin memberikan kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan panelis. Seluruh panelis juga sudah menandatangani pakta integritas sebagai perjanjian untuk tidak membocorkan pertanyaan dalam debat. Pada debat pilpres kedua ini, kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan melaksanakan debat tanpa didampingi wakilnya masing-masing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com