Berharap Isu Laut Diangkat dalam Debat Kedua, Kaka Slank Kirim Surat ke Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 12/02/2019, 13:59 WIB
Salah satu aktivis lingkungan hidup, yakni Akhadi Wira Satriaji, memberikan surat kepada perwakilan TKN mengenai isu laut di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Salah satu aktivis lingkungan hidup, yakni Akhadi Wira Satriaji, memberikan surat kepada perwakilan TKN mengenai isu laut di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis peduli lingkungan hidup memberikan surat kepada kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mengenai isu kelautan Indonesia yang menjadi salah pembahasan dalam debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada Minggu, 17 Februari 2019.

Salah satu aktivis yang hadir, yakni Akhadi Wira Satriaji atau yang acap disapa Kaka Slank, mengungkapkan, surat tersebut menjadi saran untuk kedua capres yang diharapkan bisa diangkat saat debat.

"Mudah-mudahan isu laut ini bisa diangkat atau dikemukakan secara terbuka karena suara laut cukup vital," ujar Kaka dalam diskusi bertajuk "Menakar Komitmen Capres 2019-2024, Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Masyarakat dan LSM Tunggu Komitmen Kedua Capres untuk Isu Kelautan

Dalam diskusi itu, perwakilan timses capres yang hadir dan menerima surat tersebut yakni Roosdinal Salim, influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

"Ini akan saya sampaikan ke Ketua TKN, Erick Thohir, dan disampaikan langsung ke Pak Jokowi untuk dibahas dalam debat nanti," tutur Roosdinal.

Baca juga: Pengamanan Sektor Kelautan, Menteri Susi Teken MoU dengan Panglima TNI

 

Adapun surat tersebut mencakup 11 poin, yaitu:

  1. Memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung dukungan termasuk penggunaan penggunanan plastik dan pelarangan plastik sekali pakai.
  2. Menjamin hak nelayan kecil untik mencari ikan dan secara berkelanjutan.
  3. Menghentikan segala bentuk kegiatan ilegal di laut termasuk penangkapan ikan ilegal dan perilaku merusak ekosistem laut Indonesia.
  4. Memperhatikan kerentanan pulau-pulau kecil Indonesia dari dampak perubahan iklim.
  5. Memastikan kementerian dan lembaganya yang mengurus laut di Indonesia dipimpin individu yang profesional tidak memiliki kepentigan politik.
  6. Memprioritaskan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kemaritiman.
  7. Memperhatikan kesetaraan hak-hak perempuan nelayan dalam memperoleh fasilitas perlindungan nelayan.
  8. Membangun konektivitas yang dapat mendukung ekonomi kelautan.
  9. Membuat program- program kelautan yang lebih terukur untuk memudahkan pengawasan masyarakat.
  10. Perampingan birokrasi.
  11. Penguatan pemahaman kemaritiman di masyarakat agar masyarakat dapat menjadi penyangga laut.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X