Berharap Isu Laut Diangkat dalam Debat Kedua, Kaka Slank Kirim Surat ke Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 12/02/2019, 13:59 WIB
Salah satu aktivis lingkungan hidup, yakni Akhadi Wira Satriaji, memberikan surat kepada perwakilan TKN mengenai isu laut di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comSalah satu aktivis lingkungan hidup, yakni Akhadi Wira Satriaji, memberikan surat kepada perwakilan TKN mengenai isu laut di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis peduli lingkungan hidup memberikan surat kepada kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mengenai isu kelautan Indonesia yang menjadi salah pembahasan dalam debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada Minggu, 17 Februari 2019.

Salah satu aktivis yang hadir, yakni Akhadi Wira Satriaji atau yang acap disapa Kaka Slank, mengungkapkan, surat tersebut menjadi saran untuk kedua capres yang diharapkan bisa diangkat saat debat.

"Mudah-mudahan isu laut ini bisa diangkat atau dikemukakan secara terbuka karena suara laut cukup vital," ujar Kaka dalam diskusi bertajuk "Menakar Komitmen Capres 2019-2024, Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Masyarakat dan LSM Tunggu Komitmen Kedua Capres untuk Isu Kelautan

Dalam diskusi itu, perwakilan timses capres yang hadir dan menerima surat tersebut yakni Roosdinal Salim, influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

"Ini akan saya sampaikan ke Ketua TKN, Erick Thohir, dan disampaikan langsung ke Pak Jokowi untuk dibahas dalam debat nanti," tutur Roosdinal.

Baca juga: Pengamanan Sektor Kelautan, Menteri Susi Teken MoU dengan Panglima TNI

 

Adapun surat tersebut mencakup 11 poin, yaitu:

  1. Memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung dukungan termasuk penggunaan penggunanan plastik dan pelarangan plastik sekali pakai.
  2. Menjamin hak nelayan kecil untik mencari ikan dan secara berkelanjutan.
  3. Menghentikan segala bentuk kegiatan ilegal di laut termasuk penangkapan ikan ilegal dan perilaku merusak ekosistem laut Indonesia.
  4. Memperhatikan kerentanan pulau-pulau kecil Indonesia dari dampak perubahan iklim.
  5. Memastikan kementerian dan lembaganya yang mengurus laut di Indonesia dipimpin individu yang profesional tidak memiliki kepentigan politik.
  6. Memprioritaskan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kemaritiman.
  7. Memperhatikan kesetaraan hak-hak perempuan nelayan dalam memperoleh fasilitas perlindungan nelayan.
  8. Membangun konektivitas yang dapat mendukung ekonomi kelautan.
  9. Membuat program- program kelautan yang lebih terukur untuk memudahkan pengawasan masyarakat.
  10. Perampingan birokrasi.
  11. Penguatan pemahaman kemaritiman di masyarakat agar masyarakat dapat menjadi penyangga laut.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X