Mendikbud Usul Guru Honorer dapat Tunjangan Setara UMR - Kompas.com

Mendikbud Usul Guru Honorer dapat Tunjangan Setara UMR

Kompas.com - 23/01/2019, 21:48 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri talkshow di Hall Dome UMM Jumat (30/11/2018)KOMPAS.com/ANDI HARTIK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri talkshow di Hall Dome UMM Jumat (30/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan agar guru honorer mendapatkan tunjangan yang setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).

"Ini masih dalam tahap pembicaraan, guru honorer yang tidak bisa diangkat melalui seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka akan kita berikan tunjangan setara dengaan UMR," ujar Mendikbud di Jakarta, Rabu (23/1/2019), seperti dikutip Antara.

Anggaran untuk tunjangan guru honorer tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun jika APBN tidak mencukupi, menurut Muhadjir, bisa ditutup APBD.

Baca juga: Mendikbud Minta Kepala Sekolah Tak Rekrut Lagi Guru Honorer

"Paling tidak ada jaminan, guru honorer mendapatkan tunjangan setara dengan UMR," kata Mujadjir.

Muhadjir mengatakan, saat ini jumlah guru honorer sebanyak 700.000. Mendikbud menjelaskan ada tiga skema dalam penyelesaian guru honorer yakni skema pertama adalah mengangkat guru honorer melalui proses CPNS yang masih memenuhi syarat dari segi usia maupun kualifikasi.

Kemudian, skema kedua melalui jalur PPPK dan skema ketiga dengan memberikan tunjangan setara dengan UMR.

Baca juga: Ada Pemberhentian Massal Tenaga Honorer di Simalungun, Guru Honorer Aman

Pada kesempatan yang sama, Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan anggaran pendidikan dapat termanfaatkan dengan baik.

"Terutama untuk dana transfer daerah yang jumlahnya 63 persen dari total anggaran Kemendikbud. Jadi agar lebih tepat sasaran," jelas dia lagi.

Muhadjir menjelaskan anggaran Kemendikbud pada 2019 sebanyak Rp35 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak Rp40 triliun. Hal ini dikarenakan sejumlah pengerjaan bangunan fisik seperti sekolah diserahkan ke kementerian lain.


EditorKrisiandi
SumberAntara

Close Ads X