Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Mengapa Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Lambat

Kompas.com - 06/02/2019, 22:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengungkap penyebab mengapa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak berjalan cepat.

Ia mencontohkan pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) DKI Jakarta. Ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ia pernah mendapatkan pemaparan mengenai pembangunan MRT yang rancangannya sudah ada sejak 26 tahun lalu.

"Kemudian saya tanya, kenapa sih ini tidak dibangun-bangun sejak 26 tahun lalu? Ternyata semua itu karena perhitungannya untung rugi, perhitungannya ekonomi," ujar Jokowi saat berpidato di acara deklarasi dukungan dari Alumni Pangudi Luhur Bersatu di Energy Building, kawasan SCBD Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Jubir BPN Prabowo-Sandiaga: Jokowi Tak Efisien Bangun Infrastruktur

Jokowi kemudian bertanya, berapa kerugian yang harus ditanggung apabila MRT tetap dibangun. Jawabannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mensubsidi Rp 3 triliun per tahun.

Diketahui, jumlah APBD DKI Jakarta ketika Jokowi masih menjabat gubernur DKI Jakarta yakni sebesar sekitar Rp 73 triliun. Namun, Jokowi tidak mau mengutak-utik formasi APBD.

Ia pun memutar otak, bagaimana cara untuk menutupi kerugian itu tanpa harus mengutak-atik di APBD. Rupanya ada jalan.

Baca juga: Holding BUMN Infrastruktur Siap Garap Proyek Baru

"Saya tanya lagi, bisa enggak kita dapat income dari tempat lain? Jawabannya, bisa, yaitu dari ERP (electronic road pricing). Untungnya Rp 4 triliun. Sejak saat itu, saya langsung putuskan, oke, (MRT) saya putuskan jalan besok," kata Jokowi.

"Apa yang ada di pikiran saya saat itu? Ini merupakan keputusan politik, bukan untung rugi atau ekonomi. Ini adalah keputusan dengan segala risiko. Harusnya kan perhitungannya negara," lanjut dia.

Jokowi menegaskan, perhitungan di dalam mengelola negara tidak bisa didasarkan pada untung dan rugi semata. Apabila demikian, Jokowi meyakini, sampai kapan pun infrastruktur di Tanah Air tidak akan segera dibangun.

Kompas TV Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, menghadiri Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sabtu (26/1). Deklarasi ini diselenggarakan di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Acara ini turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, Mantan Komisioner KPU, Chusnul Mariyah, dan Anggota serta Pimpinan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pendukung yang tergabung dalam alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Salah satu bagian pidato Prabowo juga menyinggung tentang proyek infrastruktur pemerintah yang menurutnya masih kacau.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com