Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Bencana, Jokowi Instruksikan Tata Ruang se-Indonesia Dibenahi

Kompas.com - 02/02/2019, 11:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tata ruang di seluruh Indonesia harus memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.

Hal itu diungkapkan Presiden ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional 2019 Penanggulangan Bencana di Jatim Expo, Kota Surabaya, Sabtu (2/2/2019) pagi.

"Setiap pembangunan ke depannya, harus dilandaskan kepada  aspek-aspek pengurangan risiko bencana," ujar Jokowi dalam pidatonya.

"Ini tentu berkaitan dengan perencanaan pembangunan di daerah. Berkaitannya dengan bupati, wali kota, gubernur dan Bappeda. Ini harus mulai kita sadari," lanjut dia.

Baca juga: Pukul Kentongan, Jokowi Buka Rakornas Penanggulangan Bencana

Kepala daerah  bersama-sama  Bappeda harus mulai mengerti betul mana daerah yang rawan bencana alam dan mana yang dapat ditempati manusia.

Pakar serta ahli  kebencanaan juga mesti dilibatkan di dalam perencanaan tersebut.

Jokowi meminta pemerintah daerah juga harus tegas terhadap daerah mana yang rawan bencana sehingga tidak boleh ditinggali manusia dan mana daerah yang aman.

"Rakyat harus betul-betul dilarang masuk ke ruang-ruang yang ditandai merah ya. Mereka harus patuh kepada tata ruang yang ditentukan," ujar Jokowi.

Baca juga: Ini Kegiatan Jokowi di Jawa Timur Hari Ini...

Perencanaan tata ruang  sangat penting dilaksanakan. Pasalnya, pada dasarnya peta daerah rawan bencana di seluruh Tanah Air sudah ada. Tinggal memedomaninya saja.

"Bencana juga selalu berulang-ulang kok. Tempatnya juga di situ-situ saja. Di NTB, tahun 1978 pernah ada. Di Palu tahun 1978 atau 1979 juga ada di situ. Jadi siklusnya ketahuan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com