Bawaslu Minta Kantor Pos Cegah Pengiriman Tabloid Indonesia Barokah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil langkah preventif terkait penyebaran Tabloid Indonesia Barokah.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, pencegahan tersebut dilakukan agar tabloid yang berpotensi mengganggu proses pemilu tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Baca juga: 5 Fakta Baru Kasus Tabloid Indonesia Barokah, Jokowi Enggan Berkomentar hingga Polisi Tunggu Sikap Dewan Pers

Langkah pertama adalah mendatangi kantor pos untuk mencegah pengiriman tabloid Indonesia Barokah.

"Bawaslu meminta supaya dilakukan proses pencegahan, adalah mengunjungi kantor pos, apabila ada tabloid yang belum dikirim untuk tidak dikirim," kata Fritz saat ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Jika ada tabloid yang belum dikirimkan, katanya, akan dibawa ke kantor Bawaslu.

Baca juga: Moeldoko Sebut Tabloid Indonesia Barokah Merusak Demokrasi

Untuk tabloid yang sudah terlanjur terkirim, Bawaslu akan mengecek tujuan dari pengiriman tersebut.

Selanjutnya, Bawaslu yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian, akan meminta tabloid Indonesia Barokah itu dan membawanya ke kantor Bawaslu.

"Apabila sudah dikirimkan, dicek dikirim ke mana saja, bila ada ke pesantren, rumah penduduk, masjid, maka itu diminta untuk diserahkan kepada Bawaslu untuk disimpan di kantor Bawaslu," terangnya.

Baca juga: Ratusan Tabloid Indonesia Barokah di Depok Dikirim dari Kantor Pos Jaksel

Sebelumnya, petugas Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menemukan 210 eksemplar Tabloid Indonesia Barokah yang diduga berisi informasi menyesatkan alias hoaks.

Kemudian, Bawaslu melakukan kajian terhadap tabloid yang diduga tendensius terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 ini.

Hasilnya, Bawaslu menyatakan tidak ada unsur kampanye dalam tabloid Indonesia Barokah.

"Tidak memenuhi unsur kampanye. Ya mungkin bisa memenuhi unsur pidana lainnya, tapi itu enggak memenuhi unsur kampanye," kata Fritz saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2019).