Kompas.com - 28/01/2019, 14:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, setuju apabila Tabloid Indonesia Barokah ditelusuri aparat penegak hukum.

"Itu perlu didalami. Kita enggak senang lah kehidupan demokrasi diwarnai upaya-upaya seperti itu yang justru merusak demokrasi," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Ratusan Tabloid Indonesia Barokah di Depok Dikirim dari Kantor Pos Jaksel

Ia menyebut bahwa di tahun politik seperti sekarang ini, cara-cara berpolitik yang menimbulkan percikan dan gesekan horizontal seharusnya dihindari.

Saat ditanya soal kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding tabloid tersebut diinisiasi oleh kubu Jokowi-Ma'ruf, mantan Panglima TNI tersebut tidak mau menduga-duga. Ia mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Moeldoko di sela-sela perayaan ulang tahunnya di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (8/7/2018).KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Moeldoko di sela-sela perayaan ulang tahunnya di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

 

"Saya pikir polisi punya upaya untuk membongkar semuanya. Jadi serahkan kepada kepolisian saja ya. Aparat penegak hukum harus melakukan langkah-langkah agar tidak ada kecurigaan yang berujung pada situasi tidak sehat," ujar Moeldoko.

Baca juga: Bawaslu Temukan Ratusan Paket Tabloid Indonesia Barokah di Depok

Diberitakan, kubu Prabowo-Sandiaga melaporkan Tabloid Indonesia Barokah ke pihak kepolisian. Tabloid itu dinilai memuat pemberitaan yang tendensiun terhadap Prabowo-Sandiaga dan tidak jelas siapa yang menerbitkannya.

Tapi, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, tak ditemukan unsur kampanye pada tabloid itu.

"Tidak memenuhi unsur kampanye. Mungkin bisa memenuhi unsur pidana lainnya. Tapi itu enggak memenuhi unsur kampanye," kata Fritz saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Dewan Pers sedang mengkaji tabloid ini. Mereka menargetkan kajian rampung dalam sepekan ini.

Kompas TV Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menjawab tudingan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait penyebaran dan penerbitan tabloid Indonesia Barokah. Hasto membantah bahwa ia dan wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Ipang Wahid terlibat penerbitan dan penyebaran tabloid tersebut. Hasto pun menolak telah merekayasa terbitnya tabloid Indonesia Barokah. Ia menganggap tudingan terhadap dirinya dan Ipang hanya upaya lawan yang kebakaran jenggot dan mencari kambing hitam.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP Jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP Jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Nasional
Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Nasional
KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Nasional
Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.