Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pelitnya" Boediono dan Eksentriknya Bambang Kesowo dalam Ingatan Megawati...

Kompas.com - 24/01/2019, 09:49 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam peluncuran buku "The Brave Lady", Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bernostalgia dengan para menteri yang dulu membantu pemerintahannya. Beberapa mantan menteri seperti Yusril Ihza Mahendra, Boediono, Purnomo Yusgiantoro, dan yang lain hadir dalam peluncuran buku di Grand Sahid Jaya, Rabu (23/1/2019).

Dalam buku itu, para mantan menteri itu memberikan testimoninya mengenai sosok Mega.

Peluncuran buku itu pun digunakan Mega untuk menceritakan kisah-kisah berkesan dengan beberapa menteri Kabinet Gotong Royong. Misalnya seperti Boediono, Bambang Kesowo, dan

Wakil Presiden ke-11 RI Boediono usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis (28/12/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Wakil Presiden ke-11 RI Boediono usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis (28/12/2017).
Yusril Ihza Mahendra.

Pelitnya Boediono

Mega bercerita tentang sikap Boediono ketika menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya.

Mega senang karena Boediono begitu pelit dengan anggaran negara yang kebetulan sedang krisis saat itu.

Dia mengatakan banyak menteri lain yang mengeluhkan sikap Boediono kepada dia.

"Menteri-menteri kan suka ngadu ke saya, 'Bu susah banget ya Pak Budi ini'. Yo bagus saya bilang, menteri keuangan memang harus pelit apalagi dalam keadaan krisis ini," ujar Mega.

Boediono yang duduk di samping Mega tersenyum mendengarnya. Megawati berseloroh Boediono pasti merasa tertolong oleh sikapnya ketika itu. Sebab, sikap pelitnya didukung oleh presiden.

"Republik ini tidak ada uang. Kita cari uang. Jadi sudah pada tahu deh. Pak Boed kan tertolong oleh saya," kata dia.

Baca juga: Kenangan Boediono Menjabat Menkeu di Era Megawati

Sebelum Mega, Boediono sudah lebih dulu berbicara. Dia bercerita tentang Mega yang mempercayai menteri-menteri untuk mengambil keputusan.

Oleh karena itu, intervensinya terhadap Kementerian Keuangan juga sedikit. Mega hanya mengarahkan agar penggunaan anggaran dilakukan sesuai rencana dalam APBN.

Itu sebabnya Boediono sulit memberikan tambahan anggaran kepada menteri lain.

"Kadangkala memang terjadi, menteri atau anggota kabinet meminta tambahan. Tapi saya merasa senang bahwa Bu Mega selalu mengandalkan pada prinsip rencananya bagaimana, APBN-nya bagaimana, ya itu. Kecuali dalam keadaan yang khusus," kata Boediono.

Sambil tertawa, dia pun meminta maaf kepada mantan menteri yang anggarannya dia tolak dahulu.

"Saya mohon maaf pada rekan-rekan saya pada waktu itu, yang minta tambahan, hampir semuanya saya tolak karena uangnya belum cukup. Tidak cukup bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang rutin saja," ujar dia.

Selanjutnya: Bambang Kesowo yang eksentrik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com