Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tak Lagi Libatkan Tim Kampanye dalam Tentukan Panelis Debat

Kompas.com - 21/01/2019, 17:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak lagi melibatkan tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam menentukan panelis debat pilpres. Nama-nama panelis seluruhnya akan diputuskan oleh KPU.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, menjadi kewenangan KPU untuk menentukan nama panelis debat.

"Menurut perundang-undangan, panelis jadi kewenangan penuh KPU. KPU gunakan kewenangan tentukan panelis," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Panelis Debat Hanya Jadi Pajangan, Moderator Terlalu Kaku

KPU akan memilih nama panelis yang memenuhi syarat yang mereka tentukan. Misalnya, panelis harus pakar di bidangnya, memiliki integritas, dan wajib untuk netral.

Jika ada satu dari tiga syarat tidak terpenuhi, maka gugur kemungkinan orang tersebut menjadi panelis.

Rencananya, dalam debat kedua, KPU akan memilih pakar yang berintegritas dan netral dari kalangan yang relevan dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Tentukan Panelis Debat, KPU Tak Perlu Minta Saran Timses Capres

Mereka bisa dari pemerhati lingkungan hidup, NGO pemerhati lingkungan hidup atau pakar dari perguruan tinggi dengan disiplin ilmun energi dan SDA.

Berbeda dengan panelis yang akan ditentukan langsung oleh KPU, pemilihan moderator debat akan melibatkan tim kampanye pasangan calon.

Rencananya, KPU akan mengusulkan sejumlah nama, yang nantinya akan didiskusikan dengan tim kampanye.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Panelis Debat Bisa Leluasa Bertanya ke Capres-Cawapres

Sama dengan debat pertama, moderator akan dipilih dari kalangan insan media. Namun, rencana tersebut bisa saja berubah jika ada sanggahan dari tim kampanye paslon.

"Kalau untuk moderator, KPU sudah punya opsi dan kita tawarkan moderatornya ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu, tidak netral, kan moderator itu harus netral. Ya kita diskusikan," tutur Wahyu.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/1/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum memutuskan debat kedua Pilpres 2019 tidak akan memberikan kisi-kisi materi pertanyaan debat kepada 2 pasangan calon. Keputusan diambil berdasar evaluasi debat pertama capres-cawapres. Setelah mendapat evaluasi dari banyak pihak termasuk masyarakat KPU menghapus kisi-kisi pertanyaan ke paslon sebelum debat. KPU berharap tanpa kisi-kisi debat kedua bisa mengeksplorasi performa masing masing kandidat. KPU tetap akan memilih panelis untuk memformulasikan pertanyaan debat bertema energy, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com