Fadli Zon: Panelis Debat Hanya Jadi Pajangan, Moderator Terlalu Kaku

Kompas.com - 21/01/2019, 12:33 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik beberapa hal dalam pelaksanaan debat pertama Pemilihan Presiden 2019.

Pertama adalah mengenai panelis yang hampir tidak punya peran dalam pelaksanaan debat antara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Di situ panelis jadi pajangan saja," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Baca juga: KPU Pertimbangkan Panelis Debat Bisa Leluasa Bertanya ke Capres-Cawapres

Panelis memang tidak bisa memberikan pertanyaan kepada dua pasang calon presiden dan wakil presiden dalam debat.

Mereka hanya membuat pertanyaan sesuai tema debat. Pertanyaan itu kemudian dibacakan oleh moderator, Ira Koesno dan Imam Priyono.

Fadli berpendapat, peran panelis harus ditingkatkan pada debat selanjutnya. Panelis harus diberi kesempatan untuk memperdalam pertanyaan kepada dua kandidat.

Baca juga: Berbagai Kritik untuk KPU soal Pelaksanaan Debat Pertama...

Tidak hanya itu, Fadli juga menyoroti penampilan moderator dalam debat pertama.

"Moderator juga terlalu kaku. Jadi sepertinya enggak ada bedanya moderator dengan bel," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, moderator terlalu kaku dalam mengatur durasi menjawab dua kandidat.

Baca juga: Debat Selanjutnya, KPU Tak Akan Berikan Kisi-kisi ke Paslon

Menurut dia, seharusnya waktu menjawab bisa dibuat lebih fleksibel agar dua kandidat bisa tuntas menyampaikan gagasannya.

"Jadi ketika waktu habis bagi kedua belah pihak, misalnya ada kalimat yang belum selesai gitu, biar lah sampai selesai. Tapi kalau beberapa detik itu biasa lah," kata dia.

Fadli mengapresiasi langkah KPU yang membuka evaluasi pelaksanaan debat kemarin. Dia berharap kritik terhadap KPU bisa benar-benar didengar dan dijadikan perbaikan.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X