Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi BPN soal Pernyataan Prabowo "Jateng Lebih Besar dari Malaysia"

Kompas.com - 19/01/2019, 13:42 WIB
Reza Jurnaliston,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, dalam hal ini Direktur Materi dan Debat Pasangan Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mengklarifikasi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut Provinsi Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia saat debat pertama pilpres.

Menurut Sudirman, maksud Prabowo bukan dilihat dari luas wilayah, tetapi jumlah penduduk.

“(Pernyataan Prabowo) bukan luas wilayah, itu soal ukuran penduduk besarnya. Itu kan bisa diukur dari luas, bisa diukur dari kompleksitas masalah,” jelas Sudirman saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Besar dari Malaysia

Sudirman mengatakan, ke depan dalam debat pasangan Prabowo-Sandiaga akan berusaha menampilkan terbaik, terutama yang berkaitan dengan data.

Hal itu dilakukan untuk memastikan data-data yang dibawa saat debat tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

“Ini debat level strategis tidak mungkin sempurna dalam urusan data dan detail, karena presiden bekerja dengan segala perangkat. Kita berusaha untuk lebih baik agar tidak menyampaikan fakta yang berujung kontroversi,” tutur Sudirman.

Baca juga: Sudirman Said Bersyukur Prabowo Tak Terpancing Serangan Jokowi

Menurut Sudirman, perkataan Prabowo itu merupakan kekeliruan dalam tataran yang “kecil” sehingga tak perlu dipermasalahkan.

“Kekeliruan kecil itu fair saja, yang penting pesan utama nyampai ke masyarakat dari kami,” kata mantan Menteri ESDM itu.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyebut, Provinsi Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia.

Baca juga: Pengamat: Debat Pertama, Jokowi is Different Jokowi

Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat menanggapi kebijakan Joko Widodo tentang gaji kepala daerah yang kecil.

"Jadi, kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah yang lebih konkret, praktis, dan segera. Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia,” ungkap Prabowo saat debat Pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com