Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Kalau Saya Tak Memilih Jokowi, Saya Mengkhianati Beliau

Kompas.com - 16/01/2019, 19:49 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyinggung soal pilihan politiknya terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu ia ungkapkan dalam konferensi pers usai pagelaran Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Awalnya, seorang wartawan menanyakan hal-hal yang perlu dibahas terkait Pemilu 2019 dalam rapim tersebut.

Ryamizard kemudian menuturkan bahwa ia mengimbau agar pemilu dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik berkelanjutan.

"Kita sepakat pemilu ini harus berjalan dengan baik. Saya tadi mengimbau agar pesta demokrasi ini bukan jadikan pesta berdarah-darah. Itu tidak kita inginkan," kata Ryamizard.

Baca juga: Pidato Kebangsaan, Prabowo Kutip Pernyataan Menhan Ryamizard soal Krisis Keamanan

Ia ingin adanya sikap "ksatria". Artinya, peserta maupun pendukung yang kalah menerima kekalahannya dan tidak saling bermusuhan. Sementara itu, pihak yang menang pun diminta agar tidak sombong.

Menurut dia, pemilu hanyalah sekedar memilih orang yang dirasa benar atas gagasannya.

Kemudian, Ryamizard pun mengungkapkan bahwa sebagai menteri di bawah pemerintahan petahana sekaligus calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, ia dipastikan memilih Jokowi.

Ia bahkan beranggapan, jika ia tidak memilih Jokowi, hal itu sebagai sebuah bentuk pengkhianatan.

Baca juga: Tanggapi Prabowo, Menhan Bilang 1.000 Tahun Sanggup Perang

"Silakan, orang milih kok. Kalau saya anak buahnya, menterinya, pembantunya Pak Jokowi, jelas saya pilih Pak Jokowi," ujarnya.

"Kalau saya tidak pilih Pak Jokowi, saya mengkhianati beliau. Pengkhianat itu hukumannya ditembak mati," sambung dia.

Ia pun meminta semua pihak saling menghargai pilihan setiap orang agar pemilu berjalan jujur dan lancar.

Kalau pemilu tidak berjalan baik, Ryamizard mengatakan, justru teroris yang senang dari situasi tersebut.

"Dengan demikian kita gentlemen semua, melaksanakan dengan jujur, terus terang, jangan menghasut-hasut, menjelek-jelek, mengatakan orang. Kalau ini terjadi ada yang bertepuk tangan, teroris-teroris itu bertepuk tangan. Itu tidak boleh terjadi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com