Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-Ma'ruf Tidak Akan Ajukan Pertanyaan Personal dalam Debat

Kompas.com - 16/01/2019, 15:44 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak akan mengajukan pertanyaan yang bersifat personal kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini disepakati dalam pertemuan dengan ketua umum partai koalisi pada Selasa malam.

"Kami sepakat untuk tidak masuk ke hal-hal yang sifatnya sangat personal," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme

Arsul mengatakan, perdebatan soal itu akan dibiarkan berkembang di luar forum debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Itu pun juga antara TKN Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Dalam sesi pertanyaan terbuka, Arsul mengatakan, Jokowi-Ma'ruf akan fokus terhadap visi misi Prabowo-Sandi. Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan durasi debat.

Baca juga: Jokowi Mengaku Tak Lakukan Persiapan Khusus untuk Debat Perdana

Debat Pemilihan Presiden ini memiliki waktu yang begitu terbatas. Jokowi-Ma'ruf tidak menggunakannya untuk mengangkat hal spesifik.

"Tidak mungkin juga untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya sangat spesifik, sangat teknis. Jadi perdebatannya lebih pada visi misi dan agenda aksinya nanti," ujar Arsul.

"Kalau agenda aksi kan juga menyangkut kebijakan, bukan menyangkut katakanlah kasus per kasus," tambah dia.

Baca juga: Jelang Debat Perdana, Prabowo-Sandiaga Disebut Beristirahat

Namun, Arsul mengatakan perdebatan soal kasus personal juga tidak tertutup sepenuhnya. Bisa saja topik itu muncul dalam pertanyaan panelis atau pertanyaan Prabowo-Sandiaga nanti.

Debat pertama digelar pada Kamis besok, dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com