Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 25 Persen "Swing Voters" yang Bisa Direbut Suaranya Lewat Debat Pilpres

Kompas.com - 15/01/2019, 18:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai debat Pilpres sangat penting bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk merebut 25 persen suara dari swing voters.

Data itu didapat dari hasil survei Indikator yang dirilis di Kantor Indikator Politik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Ia mengatakan, bagi kedua kubu yang telah memiliki pendukung fanatik, debat memang kurang terasa manfaatnya. Sebab, para pendukung fanatik cenderung tak akan mengganti pilihannya meskipun telah menyaksikan debat.

Namun, hal itu berbeda bagi swing voters yang masih belum yakin dengan pilihannya dan akan menjadikan penampilan kedua pasangan calon dalam debat sebagai pertimbangan untuk memilih.

Baca juga: Swing Voters Masih Tinggi, Elektabilitas Jokowi-Maruf Dinilai Belum Aman

"Terutama bagi orang-orang yang pemilih baru, pemilih milenial, pemilih yang ragu-ragu. Tapi bagi pemilih yang sudah loyal itu debat sebenarnya debat enggak punya arti apa-apa. Hanya sebagai tontonan saja. Penambahan informasi lah ya," ujar Arya saat ditemu di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ia mengatakan masing-masing kubu bisa mendongkrak elektabilitas asalkan tidak menyampaikan jawaban yang normatif di saat debat.

Sebab, Arya mengatakan, pemilih tentu ingin mengetahui sejauh mana penguasaan kedua pasangan calon terhadap permasalahan publik.

"Saya percaya bahwa kalau kandidat mampu tampil dengan performa yang baik begitu ya. Gesture, body language, komunikasinya, dan yang kedua soal materinya. Substansinya, gagasannya, programnya," ujar Arya.

"Kalau kandidat bisa unggul di dua itu saya percaya debat akan mampu mempengaruhi orang," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya debat Pilpres terdiri dari lima rangkaian. Debat pertama yang bertemakan pemberantasan korupsi dan terorisme serta penegakan hukum dan HAM akan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com