Kinerja Diawasi Masyarakat, Polri Diyakini Netral dalam Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri diyakini mampu menjaga netralitas dan tak memihak kepada pihak mana pun dalam Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019.

Alasannya, kinerja Polri saat ini tak lepas dari pengawasan masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi pesan yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam pidatonya di Plenary Hall, JCC, Senin (14/1/2019) lalu.

“Saya yakin Polri akan menjaga netralitas dengan tak menjadi alat partai ataupun calon presiden manapun, baik capres nomor urut 01 maupun 02,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (16/1/2019) malam.

Sahroni mengungkapkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sejak 2018 secara tegas menyatakan akan menindak anggotanya yang bersikap tidak netral selama Pilkada.

Baca juga: TNI-Polri Tegaskan Netralitas pada Pemilu 2019

Kapolri bahkan menerbitkan aturan mengenai larangan bagi anggota Polisi untuk mendokumentasikan data Pilkada yang dituangkan dalam Telegram Kapolri Nomor STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang pedoman petugas PAM di TPS pada Pilkada tahun 2018. 

Sahroni mengatakan, Polri melalui Divisi Propam juga telah membuka hotline terkait Pilkada Serentak 2018.

Melalui hotline tersebut, masyarakat dipersilakan melapor jika menemukan anggota Polri yang tidak netral selama pelaksanaan Pilkada.

Ketidakprofesionalan Polri dalam hal netralitas dapat disampaikan melalui nomor 021-7218615 ataupun surat elektonik dengan alamat divpropam99@gmail.com.

“Adanya aturan dikeluarkan Kapolri, ditambah tersedianya hotline pelaporan dari masyarakat bila ditemukan adanya anggota Polri tidak netral, seharusnya menjadi barometer bagaimana Polri telah mencoba meyakinkan netralitas mereka dalam pesta demokrasi mendatang,” kata Sahroni.

Baca juga: Kapolri Kembali Ingatkan Anggotanya soal Netralitas Jelang Pemilu 2019

“Masyarakat sekarang kritis, dan saya yakin Polri juga mengetahui itu. Masyarakat saat ini telah menjadi pengawas langsung bagaimana sikap Polri dalam pemilu serentak mendatang. Jadi yakinlah bahwa Polri akan netral karena diawasi langsung oleh masyarakat,” lanjut dia.

Sahroni berharap, Polri mampu membuktikan diri dengan tidak menunjukkan perlakuan hukum berbeda dalam penanganan sebuah kasus.

Dengan demikian, tak ada tudingan miring yang diarahkan ke Korps Bhayangkara.

Sebaliknya, Sahroni juga berpesan kepada Kapolri untuk tak larut dalam berbagai tudingan miring mengenai netralitas saat Pemilu April mendatang.

Menurut dia, Polri tak boleh terganggu dan harus fokus bekerja karena memiliki tanggung jawab berat mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dari berbagai gangguan, baik teror, hingga potensi disintegrasi.

Baca juga: Bawaslu Nilai Netralitas ASN, TNI, Polri Masih Jadi Tantangan Pemilu 2019

“Keamanan pemilu menjadi tanggung jawab utama. Jangan sampai ada gangguan keamanan yang mengacaukan. Konflik horizontal, terorisme maupun ancaman lain yang menggangu Pemilu harus bisa diantisipasi dengan sinergitas baik bersama instansi lain, seperti TNI dan lainnya,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Sebelumnya, di bagian akhir pidato 'Indonesia Menang', Prabowo menyampaikan pesan khusus kepada aparat kepolisian untuk setia kepada bangsa dan negara, bukan kepada individu.

Ia mengungapkan, rakyat mendambakan polisi yang hebat, unggul, disegani dan hormati, bukan ditakuti.

"Setialah kepada bangsa dan negara. Jangan pada individu-individu. Kita harus yakin rakyat Indonesia mendambakan aparatnya berbuat yang terbaik untuk mereka. Tidak ada kekuasaan yang langgeng kalau tidak dicintai rakyatnya sendiri," ucap Prabowo.