Bawaslu Nilai Netralitas ASN, TNI, Polri Masih Jadi Tantangan Pemilu 2019

Kompas.com - 20/07/2018, 11:09 WIB
Kompas TV Bagaimana sebenarnya penerapan aturan ini?
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai akan ada sejumlah yang menjadi tantangan Pemilu 2019. Salah satunya yakni soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

"Ada beberapa catatan itu dan bagi penyelengara untuk antisipasi di Pemilu 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, kata Abhan, dugaan tak netralnya ASN dalam Pilkada 2018 mencapai lebih dari 700 kasus. Persoalan ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Baca juga: Panwaslu Tangsel Temukan 7 ASN Aktif Mendaftar Jadi Bakal Caleg

Sementara itu, soal netralitas aparat keamanan, Bawaslu menyoroti kasus di Maluku. Bahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sampai memutasi Wakapolda Maluku akibat dugaan tak netral dalam Pilkada.

"Dari aspek pengawasan kami, ini ada persoalan, jadi soal netralitas Polri," kata Abhan.

"Untung Pak Kapolri cepat ambil tindakan dan saya kira saat ini juga masih ada persolan di Maluku Tengah. Saya kira netralitas Polri diuji di Maluku itu," sambung dia.

Baca juga: Jika Ingin Nyaleg, ASN Harus Undur Diri dan Tak Dapat Kembali Lagi

Bagi Bawaslu, sejumlah cacatan terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri di Pilkada 2018 menjadi pembelajaran penting untuk Pemilu 2019. Jangan sampai, kata dia, hal-hal tersebut terulang kembali pada Pemilu 2019.

Sebelumnya, pemerintah menaruh perhatian besar terkait netralitas ASN, TNI dan Polri jelang Pilkada 2018. Bahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sampai memberikan jaminan netralitas tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga berkali-kali memperingatkan jajarannya bersikap netral di Pilkada 2018.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.