Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rotasi Pejabat TNI AD, Kasad Ingatkan Soal Netralitas Prajurit

Kompas.com - 12/10/2018, 18:56 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat melakukan rotasi tiga pejabat stategis di lingkungan instansi militer tersebut. Upacara serah terima jabatan digelar di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Mabesad, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Kasad Jenderal TNI Mulyono yang memimpin upacara serah terima jabatan mengingatkan agar seluruh pejabat strategis TNI AD tetap menjaga netralitas prajurit jelang Pilpres 2019.

"Saya tekankan agar kita semua turut berpartisipasi aktif dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019," ujarnya dalam siaran pers.

"Namun kita tetap dalam koridor Netralitas TNI demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia melalui sistem kerja yang sinergis dan solid dengan Polri maupaun berbagai pihak lainnya yang terkait," sambung dia.

Baca juga: KSAD Naikkan Pangkat Tiga Atlet TNI AD Peraih Medali Asian Games

Ketiga pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni Pangdam XVII/Cendrawasih dari Mayjen TNI George Elnadus Supit kepada Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring,

Lalu, Gubernur Akmil dari Mayjen TNI Eka Wiharsa kepada Brigjen TNI Dudung Abdurachman, dan Direktur Keuangan Angkatan Darat dari Brigjen TNI Sasongko Hardono kepada Kolonel Cku Temas.

Meski dirotasi, Mayjen TNI George Elnadus Supit selanjutnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Selain itu Mayjen TNI Eka Wiharsa menjabat sebagai Wadan Kodiklatad.

Adapun Brigjen Sasongko Hardono akan menduduki jabatan Staf Khusus Kasad.

Kasad mengatakan, rotasi di internal TNI AD bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi, serta pengembangan karier bagi perwira yang bersangkutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com