Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin: Mau Berkuasa Itu Normal, tapi Jangan Gunakan Data yang Tidak Benar

Kompas.com - 15/01/2019, 21:53 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menilai, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subiango memuat data-data bohong dalam pidato kebangsaan yang disampaikannya pada Senin (14/1/2019) malam, di Jakarta. 

Menurut dia, Prabowo hanya membuat khawatir masyarakat.

"Satu hal yang paling mendasar, yang sangat penting, itu adalah berita-berita bohong, data-data yang tidak benar," kata Ngabalin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (15/1/2019).

Dalam pidatonya, Prabowo mengkritik kondisi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Istana Minta Prabowo Buktikan Intelijen Negara yang Mata-matai Mantan Presiden

Menurut Prabowo, pemerintah tidak perhatian kepada rakyat karena masih ada warga yang susah makan, miskin, dan banyak menganggur.

Ia juga menyoroti kebijakan impor beras dan gula yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat musim panen.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terus merugi dan nyaris bangkrut.

Ali Ngabalin membantah semua tudingan Prabowo itu. Dia meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan data yang benar.

Baca juga: Pidato Jokowi dan Prabowo Dinilai Upaya Curi Panggung sebelum Debat

Menurut dia, ingin merebut kekuasaan adalah hal yang wajar sepanjang tidak menyampaikan data yang salah.

"Mau berkuasa itu normal, tapi jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoaks," kata Ngabalin.

Ngabalin mengaku siap membuktikan bahwa semua yang disampaikan Prabowo dalam pidato di JCC itu adalah bohong.

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menyusun data-data terkait capaian pemerintah Jokowi-JK selama empat tahun belakangan untuk membantah kebohongan Prabowo.

"Karena tidak mungkin kami melakukan perlawanan. Kami hanya bisa memberikan data-data yang validitasnya, akurasi bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ngabalin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com