Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascateror terhadap 2 Pimpinan KPK, ICW Usul Pimpinan KPK Tinggal di Kompleks Rumah Dinas

Kompas.com - 15/01/2019, 07:41 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengusulkan agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermukim pada satu kompleks rumah dinas.

Hal itu diusulkan Donal setelah terjadi kasus dugaan teror di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

"Menurut saya yang harus dilakukan sekarang oleh KPK pasca-teror terhadap pimpinannya adalah melakukan assesment internal pengamanan mereka," kata Donal saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Menanti Kepolisian Mengungkap Pelaku Teror Bom di Rumah 2 Pimpinan KPK

"Misalnya apakah memang penting untuk memikirkan pimpinan KPK itu punya lingkungan rumah khusus tertentu," lanjutnya.

Kompleks tersebut, usul Donal, memiliki satu pintu untuk akses keluar masuk. Ia berpendapat, dengan begitu sistem keamanan akan lebih menyeluruh antarpimpinan.

Selain itu, orang yang datang maupun pergi dari kompleks tersebut akan lebih terkontrol sehingga potensi teror diharapkan dapat teratasi.

"Kalau dia berada di rumah khusus, misalnya kompleks tertentu, maka one gate, akses satu pintu untuk keluarnya bisa terkontrol, orang masuk dan keluar," terangnya.

Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, saat memberikan pernyataan ke sejumlah media di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, saat memberikan pernyataan ke sejumlah media di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

Baca juga: Ini Saran Antasari Azhar Kepada Pimpinan KPK untuk Hindari Teror

"Sekarang kalau rumahnya seperti ini desainnya, maka pengamanan one gate-nya tidak terlaksana karena mecah-mecah posisi (rumah) pimpinannya," sambung dia.

Oleh karena itu, ia berharap penempatan rumah dinas dapat menjadi suatu keharusan dan bukan sesuatu yang opsional bagi pimpinan KPK.

Tak hanya kepada pemimpin, menurutnya para penyidik KPK juga perlu diperhatikan aspek keamanannya.

Baca juga: Soal Teror ke Rumah Pimpinan KPK, Kapolri Bilang Ada Petunjuk Menarik

Donal menjelaskan, para penyidik seperti Novel Baswedan, lebih rentan mengalami teror. Apalagi, mereka tidak memiliki pengamanan yang melekat seperti para pimpinan.

"Kalau penyidik seperti Novel (Baswedam), kemudian penyidik lain dia kan tidak punya pengamanan yang melekat, justru lebih besar resiko ke penyidik," tutur Donal.

Ia mengaku tidak mengetahui mekanisme pengamanan bagi para penyidik. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Juru Bicara KPK, Donal mengatakan, KPK memang tidak ingin membeberkan hal tersebut karena akan meningkatkan resiko ancaman.

Baca juga: Menkumham: Teror kepada Pimpinan KPK Tak Layak Terjadi di Negara Hukum

Donal hanya berharap, para penyidik juga mendapatkan perlindungan dari ancaman teror serupa.

Sebelumnya, ada dua dugaan teror yang terjadi di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Rabu (9/1/2019) pagi.

Pertama, benda mencurigakan yang diduga menyerupai bom ditemukan di depan rumah Agus di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi.

Kedua, serangan bom molotov terjadi di rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan nomor 42, Jakarta Selatan.

Kompas TV Polisi masih buru pelaku teror bom di dua rumah pimpinan KPK, Polisi akan membuat sketsa wajah untuk mengungkap identitas pelaku terror. Kepolisian akan membuat sketsa wajah pelaku teror bom pipa palsu di rumah pimpinan KPK, berdasarkan keterangan saksi yang mencurigai 2 orang di sekitar lokasi sebelum kejadian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com