Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Dinilai Berdampak Besar terhadap Elektabilitas Capres

Kompas.com - 09/01/2019, 06:27 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, debat memiliki pengaruh besar terhadap elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ia menuturkan, capres dan cawapres perlu persiapan maksimal untuk menghadapi debat. Persiapan meliputi sisi penampilan, penguasaan subtansi, dan artikulasi penyampaian visi dan misi.

“Kalau di pilpres, yang menurut saya underrated (diremehkan), banyak orang yang selama ini merasa underestimate terhadap peran debat. Padahal di 2014, salah satu titik balik paslon Jokowi-JK (Jusuf Kalla) itu debat,” tutur Burhanuddin di Kantor Indikator, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Ketua KPU Tegaskan Debat Pilpres 2019 Tak Seperti Ujian

Burhanudin mencatat pengaruh debat terhadap elektabilitas bisa dilihat dari sejumlah pilkada maupun Pilpres 2014. 

Burhanuddin menyebut hasil debat antarkandidat di Pilkada DKI Jakarta, Jawa Timur maupun Jawa Barat, debat turut membantu kandidat memenangkan kontestasi.

Burhanuddin mengatakan, saat Pilpres 2014 elektabilitas Jokowi-Jusuf Kalla melejit setelah debat.

Merujuk hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) saat itu, seusai debat perdana, elektabilitas Jokowi-JK mencapai 47,5 persen, sedangkan pasangan calon pesaing, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 36,9 persen.

“Data kami menunjukkan justru yang mengubah permainan itu performa Jokowi di debat. Jadi yang tahu statement Fahri Hamzah soal hari santri itu kecil. Termasuk yang tahu konser salam dua jari, itu terbatas di wilayah Jabodetabek,” ujar Burhanuddin.

Baca juga: Persiapan Debat Pilpres, Mantan Penyiar Beri Masukan kepada Jokowi-Maruf

“Secara nasional, enggak terlalu banyak yang mengikuti konser salam dua jari. Justru yang secara nasional mengikuti debat (Pilpres 2014), itu 70 persen lebih,” sambung Burhanuddin.

Saat itu, menurut Burhanuddin, banyak orang pesimistis kepada pasangan Jokowi-JK bisa menyaingi Prabowo-Hatta dalam debat Pilpres 2014. Namun, faktanya Jokowi-JK tampil melampui ekspetasi dan mampu meraup tambahan suara.

“Di debat pertama Jokowi justru melampaui ekspektasi yang diharapkan oleh publik. Sementara pemilih saat itu sebelum debat merasa Prabowo akan tampil cemerlang di debat,” kata Burhanuddin.

Seperti diketahui, pada 2014, politisi PKS yang juga pendukung Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah, mengkritik rencana Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai hari santri nasional.

Dalam pernyataannya melalui Twitter, Fahri menyebut "Jokowi Sinting" karena menyanggupi permintaan kalangan santri.

Baca juga: Sebut Jokowi Sinting, Fahri Juga Dianggap Hina Kalangan Santri

Pernyataan Fahri diyakini sebagian pihak saat itu merupakan faktor yang menurunkan elektabilitas Prabowo-Hatta.

Sementara konser salam dua jari yang diinisasi pendukung Jokowi-JK dan digelar beberapa hari sebelum pencoblosan diyakini sebagai salah satu penyebab unggulnya Jokowi-JK pada Pemilu 2014.

Baca juga: Jokowi Akan Hadiri Konser Salam Dua Jari di GBK

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Panelis Debat Pilpres Pertama 2019

Kompas TV Apakah keluarnya kisi-kisi pertanyaan debat dan batalnya pemaparan visi misi bisa mempengaruhi kualitas debat pertama Pilpres 17 Januari nanti? Serta bagaimana komitmen kedua kubu untuk menjaga seluruh proses pemilihan Presiden berjalan transparan, jujur, dan adil? KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily kemudian, juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade, direktur eksekutif Netgrit Sigit Pamungkas dan melalui sambungan satelit Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com