Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurhadi-Aldo Dinilai sebagai Kreativitas, Bukan Gerakan Kemuakan Politik

Kompas.com - 08/01/2019, 14:54 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sejumlah pihak menengarai kemunculan Nurhadi-Aldo, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden fiktif di media sosial, sebagai pertanda muaknya generasi milenial terhadap realitas politik yang dipenuhi intrik, hujatan, bahkan fitnah.

Akan tetapi, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi mengatakan bahwa kemunculan Nurhadi-Aldo belum menandakan kemuakan politik.

Menurut dia, fenomena ini memang bisa saja dipandang sebagai cerminan kejenuhan publik terhadap proses politik konvensional yang semakin tidak kondusif. Namun, hal itu tidak berarti memperlihatkan kemuakan.

"Bukan juga (puncak kemuakan). Gejala itu akan muncul kapan pun. Dan belum tentu menjadi sebuah gerakan protes masif. Gejala itu belum berubah menjadi gerakan penolakan terhadap kandidat atau penolakan terhadap pemilu," kata pria yang akrab disapa Dodi Ambardi, saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (8/1/2019) pagi.

Baca juga: Pengamat: Nurhadi-Aldo Tak Sebabkan Golput di Kalangan Pemilih Muda

Sejak tren Nurhadi-Aldo bergulir di masyarakat selama dua pekan terakhir, semua konten yang disajikan masih sebatas kreativitas masyarakat di media sosial.

Dodi menilai kreativitas itu masih dalam bentuk hiburan, dan bukan gerakan politik.

"Kreatifitas normal di era medsos ini, apa pun ada meme lucunya. Keduanya memberikan slogan dan komentar yang lucu dan menghibur," kata Dodi.

Dia pun berharap tren Nurhadi-Aldo tak perlu diambil pusing. Semua pihak boleh turut menikmati dagelan ini untuk melemaskan ketegangan yang terjadi sebagai dampak Pilpres 2019.

"Kita perlu gembira menyikapinya karena ia membuka ruang humor di tengah kepengapan politik partisan. Saya juga sering tersenyum dengan parodi-parodi mereka. Untuk anak muda, saya kira sama, itu hiburan yang sehat," ujar Dodi.

Bentuk sindiran semacam ini juga bukan hal baru di dunia perpolitikan sebuah negara. Di masa-masa sebelumnya beragam bentuk protes ataupun kritik politik juga sudah dilakukan, hanya saja menggunakan media yang berbeda sesuai dengan eranya.

Baca juga: Fakta di Balik Populernya Capres-Cawapres Fiktif, Nurhadi-Aldo

Saat ini media yang sangat dekat dengan masyarakat adalah media sosial, namun sebelumnya media-media konvensional  lah yang banyak dimanfaatkan.

"Kalau sindiran banyak. Sejumlah mahasiswa dalam melakukan kritik, mereka menyampaikannya dalam berbagai bentuk. Ada baca puisi, ada teater. Mereka memanfaatkan media konvensional untuk menjangkau publik. Kini, medsos menjadi saluran utama. Mudah dan murah," kata Dodi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com