Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut Animo Masyarakat Tinggi Sumbang Dana Kampanye

Kompas.com - 31/12/2018, 20:21 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku bersyukur dengan sumbangan dana kampanye dari masyarakat, baik pribadi maupun kelompok.

Sandiaga mengaku banyak masyarakat yang menyumbang dana di setiap kunjungan kampanyenya.

"Kita melihat animo masyarakat yang tinggi untuk menyumbang dana kampanye sebagai bentuk partisipatif dan kolaboratif kepada kami," kata Sandiaga di media center Prabowo-Sandi, jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkap, dalam rentang waktu empat bulan masa kampanye, pasangan nomor urut 02 ini mengumpulkan dana Rp 54 miliar.

Baca juga: Sandiaga Uno Resmikan Posko Prabowo-Sandi di Jawa Tengah

Dari total jumlah dana tersebut, Rp 76,1 juta berasal dari sumbangan perorangan dan Rp 28 juta dari kelompok.

Maka dari itu, Sandiaga berharap masyarakat yang sudah memberikan sumbangan juga bisa ikut merasakan perubahan, khususnya di bidang kesejahteraan ekonomi.

"Kami harapkan mereka bisa ikut merasakan satu aura perubahan. Mereka juga menitipkan kepada saya dan Pak Prabowo untuk perjuangkan penghasilan dan biaya hidup masyarakat yang lebih baik di tahun 2019," imbuhnya kemudian.

Tak hanya itu, Sandiaga juga akan memperjuangkan kelompok masyarakat, seperti kelompok tani dan peternak yang akan diperdayakan dengan membuka lapangan pekerjaan guna menjaga stabilitas harga bahan sandang, pangan, dan papan.

Baca juga: Sandiaga Sebut PAN, PKS, dan Demokrat Belum Sumbang Dana Kampanye Pilpres

Sementara itu, Bendahara BPN, Thomas Djiwandono menyatakan, masih ada sumbangan dana yang diterima Prabowo-Sandi dalam setiap kunjungan ke daerah.

Semuanya dicatat, namun ada yang belum terverifikasi. Proses verifikasi ini penting untuk laporan dana kampanye mengikuti peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa semua penyumbang harus jelas identitasnya.

"Kami mengimbau bagi masayarakat yang juga akan menolong Pak Sandi atau Pak Prabowo sedang di lapangan, mohon identifikasi itu juga diberikan ke tim kami di lapangan, karena itulah peraturan KPU. Kalau tidak kita harus mengembalikan uang ini ke kas negara," ucap Thomas.

Kompas TV Usulan pendakwah di Aceh untuk menguji kemampuan baca Al Quran bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden menuai pro dan kontra. Sekretaris TKN Jokowi Ma`ruf, Hasto Kristiyanto menilai usulan ini sebenarnya cara masyarakat Aceh mengoreksi pemimpinnya yang kerap menggunakan isu agama untuk Pilpres 2019. Sementara itu dari Tim Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahean menghormati segala aturan yang diberikan oleh Dai Aceh kepada pemimpinnya. Namun jika hal ini dilakukan untuk Pilpres 2019 dinilai tidak tepat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com