Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut PAN, PKS, dan Demokrat Belum Sumbang Dana Kampanye Pilpres

Kompas.com - 31/12/2018, 17:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai Koalisi Adil Makmur, PAN, PKS, dan Demokrat, belum menyumbang dana kampanye ke tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketiga partai tersebut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. 

Merujuk pada data BPN, dalam rentang waktu empat bulan dana kampanye Prabowo-Sandiaga yang sudah terkumpul sebesar Rp 54 miliar.

Sumbangan terbesar berasal dari Sandiaga, sebesar Rp 39,5 miliar, lalu Prabowo Rp 13 miliar dan Gerindra Rp 1,38 miliar.

Baca juga: Malam Tahun Baru, Sandiaga Ingin Baca Doa di Masjid Dekat Rumah

Terkait dengan PAN, PKS, dan Demokrat yang belum menyumbang, Sandiaga mengakui bahwa Pemilu 2019 membutuhkan biaya besar lantaran bersifat serentak atau pilpres dan pileg digelar bersamaan. 

"Tentunya nanti bisa dicek masing-masing partai. Tapi kami sadar betul bahwa kebutuhan partai juga cukup besar hadapi pileg," kata Sandiaga di rumah pemenanganya, jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sandiaga mengatakan, PAN, PKS, dan Demokrat sudah berpartisipasi meskipun belum memberikan sumbangan dana kampanye. Peran ketiga partai itu, kata Sandiaga, lewat pemasangan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah daerah.

"Dari segi kegiatan di lapangan, setiap partai sudah berpartisipasi tapi belum dimasukkan semuanya di dana kampanye karena mereka bergerak sendiri. Mungkin mereka pasang APK sendiri, namun tidak melaporkan kepada BPN. Namun setiap saya kunjungan ke daerah, masing-masing partai sudah pasang APK," paparnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Resmikan Posko Prabowo-Sandi di Jawa Tengah

Sementara itu, Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono menduga partai-partai koalisi selain Gerindra belum menyumbang karena fokus pada pemilu legislatif.

"Belum saja, belum bukan berarti mereka enggak mau loh. Sekali lagi ini mereka juga mesti mikirin pemilu legislatif mereka," kata Thomas.

"Tetapi setiap Pak Sandi ke lapangan, PAN ada, di Jatim Demokrat ada, PKS di Jabar ada. Jadi itu mungkin bisa ditanyakan ke bendahara masing masing," sambungnya.

Sementara itu, BPN juga mendapatkan sumbangan dari perorangan yang totalnya mencapai Rp 76,1 juta dan dari sumbangan kelompok totalnya Rp 28,86 juta.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut2,Sandiaga Uno,tidak mempermasalahkan panelis debat capres-cawapres yang dipilih oleh KPU. Sandi yakin semua panelis yang dipilih netral.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Sandi saat sempat berada di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (30/12). Ia juga menambahkan,debat capres-cawapres harus dibuatsejuk dan nyaman,bukan saling menjatuhkan.<br /> <br /> Menurut Sandi, lebih baik jika nantinya para pendukung pasangan capres-cawapres tidak terlalu banyak di arena debat, karena menurutnya bisamengganggu konsentrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com