Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program "Sekolah Ibu" di Bandung Barat Dinilai Diskriminatif

Kompas.com - 31/12/2018, 09:49 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mengkritik keras program "Sekolah Ibu" yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Program ini disebut sebagai upaya menurunkan angka perceraian di daerah tersebut.

Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, program tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa ibu merupakan penyebab perceraian. Padahal, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian.

Oleh karena itu, ia menilai, program "Sekolah Ibu" adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

"Tapi membayangkan persoalan rumah tangga sebagai dampak dari tidak bekerjanya peran sentral ibu menurut saya diskriminasi serius," kata Halili saat dihubungi oleh Kompas.com, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Bukan Sekolah Ibu, Bandung Barat Disarankan Buat Program Konseling Suami-Istri

Menurut Halili, pendidikan informal untuk mencegah hingga menekan terjadinya perceraian memang dibutuhkan.

Akan tetapi, program yang dicetuskan justru menegaskan budaya patriarki di mana laki-laki mendominasi.  

"Program tersebut jelas berangkat dari dan menegaskan nalar patriarki, yang pasti akan mengorbankan perempuan dan mengkambinghitamkan perempuan dalam setiap persoalan sosial yang muncul dari lemahnya peran keluarga," kata Halili.

Selain itu, hal tersebut juga dinilai tidak akan mendorong adanya kesetaraan dalam lingkup internal keluarga. Hal ini membuat cara pandang sosial yang merendahkan perempuan semakin menguat. 

Baca juga: Program Sekolah Ibu di Bandung Barat, Aktivis Nilai Suami Juga Perlu Diedukasi

Ia berpendapat, program tersebut tidak efektif untuk mengatasi tingginya kasus perceraian di wilayah tersebut.

"Program 'Sekolah Ibu' tidak akan efektif menekan angka perceraian sebagai masalah sosial di Kabupaten Bandung Barat. Identifikasi masalah perceraian saja pemkab tidak mampu," kata dia. 

Dicetuskan Hengky Kurniawan

Program tersebut ramai diperbincangkan setelah informasinya diunggah Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan melalui Instagram.

Melalui program ini, Pemkab Bandung Barat akan mengedukasi para ibu tentang rumah tangga untuk mengatasi kasus perceraian di kabupaten tersebut.

Berikut ini adalah keterangan foto yang diunggah Hengky lewat akun instagram, @hengkykurniawan:

"Dari 5-30 November 2018, Kasus perceraian di KBB sebanyak 244 Kasus. Kalau dirata-rata berarti setiap harinya ada 9-10 orang yang mendaftarkan perceraian. Ini menjadi masalah yang serius bagi kami Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Inshaa Allah di tahun 2019 kami meluncurkun program "Sekolah Ibu". Tujuan didirikanya sekolah ibu untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga, bagaimana menghadapi suami, bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak kita yang beranjak dewasa dan banyak materi lainya yang nanti akan diajarkan di sekolah ibu. Inshaa Allah "Sekolah ibu" tidak akan membosankan. Ibu - ibu makin sayang suami, kompak dengan anak, dan tentunya keluarga akan lebih bahagia. InshaaAllah…. @aa.umbara @ridwankamil @humas_kbb @bimaaryasugiarto (note: tidak ada yang menyalahkan ibu dalam kasus perceraian. Program sekolah ibu berhasil menekan angka perceraian di kota Bogor. Seperti yang Kang Bima sampaikan ke saya waktu studi banding. Ibu-ibu yang tadinya menuntut cerai suaminya akhirnya menarik gugatan cerainya setelah mengikuti sekolah ibu. Tentu ini program baik yang bisa kita contoh. Pematerinya dari kalangan profesional, psikolog, dosen, profesor, polwan, wanita karier yang sukses. Dan program ini mendapatkan apresiasi dari Bapak Gubernur. Bila ada yg salah dalam pemahaman atau kurang berkenan, mohon dimaafkan) Haturnuhun..."

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Dari 5 - 30 November 2018, Kasus perceraian di KBB sebanyak 244 Kasus. Kalo di rata2 berarti setiap harinya ada 9 - 10 orang yang mendaftarkan perceraian. Ini menjadi masalah yang serius bagi kami Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. InshaaAllah di tahun 2019 kami meluncurkun Program “ Sekolah Ibu “. Tujuan didirikanya sekolah ibu untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga, bagaimana menghadapi suami, bagaimana berkomunikasi dengan anak - anak kita yang beranjak dewasa, dan banyak materi lainya yang nanti akan diajarkan di sekolah ibu. InshaaAllah “ Sekolah ibu “ tidak akan membosankan. Ibu - ibu makin sayang suami, kompak dengan anak, dan tentunya keluarga akan lebih bahagia. InshaaAllah…. @aa.umbara @ridwankamil @humas_kbb @bimaaryasugiarto ( note : tidak ada yang menyalahkan ibu dalam kasus perceraian. Program sekolah ibu berhasil menekan angka perceraian di kota Bogor. Seperti yang Kang Bima sampaikan ke saya waktu study banding. Ibu2 yg tadinya menuntut cerai suaminya akhirnya menarik gugatan cerainya setelah mengikuti sekolah ibu. Tentu ini program baik yang bisa kita contoh. Pematerinya dari kalangan profesional, psikolog, dosen, profesor, polwan, wanita karier yg sukses. Dan program ini mendapatkan apresiasi dari Bapak Gubernur. Bila ada yg salah dalam pemahaman atau kurang berkenan, mohon dimaafkan ) Haturnuhun...

A post shared by Pelayan Masyarakat (@hengkykurniawan) on Dec 26, 2018 at 5:33pm PST

Setelah muncul perdebatan, Hengky mengunggah video yang menggambarkan rencana kegiatan program tersebut.

Dia menjelaskan, program ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada para ibu. Menurut dia, terbukti bisa menekan angka perceraian di Kota Bogor.

Pemateri dalam program ini datang dari banyak kalangan seperti profesional, psikolog, dosen, profesor, polwan, sampai wanita karier.

"Tidak ada yang menyalahkan ibu-ibu dalam kasus perceraian. Justru statement itu muncul dari opini netizen," tulis Hengky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com