Sekjen PDI-P Buka-bukaan Sumber Anggaran Partainya untuk Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto buka-bukaan mengenai sumber pembiayaan partainya dalam menghadapi pemilu 2019

Seperti pada umumnya, kegiatan kampanye para kader yang mengikuti pemilu dibiayai secara gotong royong.

Baca juga: Wapres Kalla: Kampanye Negatif Itu Penting...

Hal ini disampaikan Hasto sebelum memulai safari kebangsaan ke Provinsi Banten, hari ini.

"Contoh kami ke daerah, safari politik misalnya. Ini kan (sumber pendanaannya) gotong royong. Di situ itu yang kami kampanyekan adalah Pak Jokowi-KH Ma'ruf juga," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (20/12/2018).

Selain iuran anggota, para calon anggota legislatif juga ikut urunan dalam memenuhi biaya kampanye pemilu 2019. Kemudian ada juga iuran dari kepengurusan DPP PDI-Perjuangan.

Baca juga: Soal Dana Kampanye, Tim Jokowi-Maruf Mengaku Masih Rapikan Datanya

Hasto memberi contoh saat Pilkada Jawa Tengah yang dimenangkan Ganjar Pranowo-Taj Yasin beberapa waktu lalu. Hasto mengatakan, Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang berasal dari PDI-P menyumbang sebesar Rp 150 juta.

"Ini model yang kami bangun, sehingga beban tak hanya di calon kepala daerah atau caleg saja, tapi kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul," ujar Hasto.

PDI-P juga mendapatkan sumber pembiayaan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kata Hasto, dana APBN itu tidak digunakan untuk biaya kampanye melainkan untuk kaderisasi partai.

Baca juga: Dalam 2 Bulan, Sumbangan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Capai Rp 41,9 Miliar

Hasto mengatakan hal ini sesuai dengan peraturan Undang-undang.

"Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tapi juga mengikuti sekolah partai. Itu dana APBN yang dipakai," kata dia.

Untuk mengelola semua dana tersebut, Hasto mengatakan PDI-P memiliki rekening yang diaudit akuntan publik. Iuran dari caleg sebenarnya juga dikelola sendiri. Namun dana tersebut harus dilaporkan kepada partai.

"Laporannya kami integrasikan bersama-sama ke KPU," ujar Hasto.