Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Kampanye Negatif Itu Penting...

Kompas.com - 20/12/2018, 10:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempermasalahkan bila oposisi menggunakan sejumlah isu seperti utang luar negeri untuk mengkritik pemerintah.

Menurut Kalla, hal itu wajar dilakukan oposisi apalagi di tahun politik. Ia menilai hal itu sebagai kampanye negatif yang wajar.

"Sekarang tahun politik, kalau menjelang pemilu tidak ada kritik itu bikan kampanye namanya. Dan itu penting. Negative campaign itu penting," kata Kalla dalam wawancara dengan Budiman Tanuredjo di acara Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (19/12/2018).

Baca juga: Pemerintah Kerap Diserang dengan Isu Utang, Ini Tanggapan Wapres Kalla

Ia menilai negative campaign yang menggunakan isu apapun secara tak langsung juga menjadi pengingat bagi pemerintah agar tak salah langkah dalam membuat kebijakan.

Meski demikian, Kalla mengatakan, negara-negara lain saat ini memuji perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.

Baca juga: Kelakar Wapres Kalla soal Jadi Suami Orang Minang

Pujian itu berdatangan dari negara-negara peserta pertemuan tahunan International Monetary Funf (IMF) dan Bank Dunia di Bali Oktober lalu serta saat ia menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, September lalu.

"Memang pertemuan IMD dan Bank Dunia di Bali itu semua memuji Indonesia. Saya di New York bertemu dengan para tokoh juga memuji Indonesia. Tetap jalan (perekonomiannya) walaupun berada di garis menengah," ujar Kalla.

Baca juga: Sukses Gelar Asian Games, Kalla Optimistis Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade

"Tapi dalam negeri kami menerima apa adanya. Kami menjelaskan juga kalau ada sesuatu yang keliru. Itu tugas pemerintah memang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat daripada apa yang diragukan," lanjut dia.

Kompas TV Ketua dewan pengarah tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla mengumpulkan para anggota tkn di kediaman pribadinya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin pada Senin malam dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai pendukung dan anggota dewan pengarah tim kampanye nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com