Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra Bilang Logistik Petahana Lebih Banyak karena Bagi-bagi Proyek

Kompas.com - 19/12/2018, 07:59 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, wajar saja jika dana kampanye pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno tidak sebanyak petahana.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya tentang Prabowo yang meminta elite partai pendukungnya untuk ikut menyumbang dana kampanye.

"Harus kami akui, kalau logistik pasti petahana lebih banyak, namanya petahana kan bagi-bagi proyek. Anda kalau saya kasih proyek, masa lupa sih sama saya? Enggak perlu saya minta Anda ngerti ini Riza mau jadi bupati nih, pasti nyumbang. Apalagi mau jadi presiden, (pasti) nyumbang," ujar Riza di kompleks parlemen, Selasa (18/12/2018).

Baca juga: Prabowo: Hei Kalian Elite Partai, kalau Kalian Tidak Nyumbang, Kelewatan Kalian

Riza berharap dana kampanye yang diterima petahana bukan berasal dari intimidasi atau ancaman.

Sebagai calon penantang, Riza mengatakan wajar jika Prabowo tidak disumbang dalam jumlah besar oleh pengusaha-pengusaha.

Meski demikian, Prabowo dan Sandiaga cukup puas karena mendapatkan sumbangan dari masyarakat.

"Sekalipun kami tidak disumbang oleh taipan yang besar yang hebat, ternyata rakyat menyumbang dan membantu kok," ujar Riza.

Baca juga: Dapat Sumbangan dari Pengemudi Ojek Online, Ini Respons Prabowo

Riza mengatakan Prabowo punya pemikiran bahwa akar korupsi di Indonesia salah satunya karena ongkos politik dibiayai orang yang punya kepentingan. Mereka yang menyumbang selalu mengharapkan imbalan setelah politisi yang didukungnya memenangkan pemilu.

Akhirnya, terjadi korupsi yang dilakukan kepala daerah, anggota Dewan, hingga menteri. Oleh karena itu, kata Riza, Prabowo ingin biaya politik disumbang oleh rakyat.

Dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Prabowo meminta elite partai pengusungnya untuk iuran. Prabowo menyebut masyarakat sudah melakukan itu misalnya ojek online.

"Prabowo ingin membiasakan, supaya pemimpin tidak berutang ke pengusaha, tetapi dia harus berutang ke rakyat," kata dia.

Baca juga: Soal Dana Kampanye, Tim Jokowi-Maruf Mengaku Masih Rapikan Datanya

 

Dengan begitu, pemimpin akan lebih bertanggung jawab saat menjalankan amanagnya. Sumbangan dari rakyat akan dikembalikan dalam bentuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Meski demikian, sumbangan partai tetap dibutuhkan untuk membantu pemenangan Pilpres. Riza mengatakan bantuan partai pendukung sebenarnya tidak hanya dalam bentuk uang. Begitu partai bergerak di akar rumput, artinya partai tersebut sudah berkontribusi dalam perjuangan Pilpres ini.

Baca juga: Dalam 2 Bulan, Sumbangan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Capai Rp 41,9 Miliar

Riza mengatakan pernyataan Prabowo di Sentul kemarin hanya mengingatkan partai pendukung saja. Dukungan dari partai tidak boleh kalah dengan masyarakat.

"Pak Prabowo kan mengingatkan kepada kader dong. Jangan kalau diminta baru nyumbang. Itu maksudnya kesadaran ditingkatkan lagi, termasuk para elite," ujar Riza.

Kompas TV Di Magelang, Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, mengunjungi sentra kerajinan cinderamata Desa Pucang, Kecamatan Secang.<br /> <br /> Sandiaga Uno berjanji membantu meningkatkan usaha kecil menengah, dengan cara mempermudah permodalan. Dalam kesempatan ini pula, Sandi menyatakanbahwa kekurangan dana kampanye yang sempat dia katakan, kini sudah teratasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com