Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Surat Rekomendasi dan Rekonsiliasi Data CPNS 2018 oleh BKN

Kompas.com - 18/12/2018, 12:29 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com — Hoaks atau berita bohong tentang rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 masih saja beredar di masyarakat.

Beberapa waktu lalu beredar surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ditujukan kepada badan kepegawaian daerah tertentu.

Narasi yang beredar:

Surat yang mengatasnamakan BKN tersebut bernomor 44/S/Tim Pengolahan/XI/2018. Surat ini dikeluarkan di Jakarta pada 13 Desember 2018.

Isinya tentang rekomendasi atau rekonsiliasi data calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 yang ditujukan kepada pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palembang.

Bagian atas surat bodong ini berkop BKN dan seolah-olah ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto.

Berikut foto surat tersebut:

Surat palsu mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN)Twitter BKN/@BKNgoid Surat palsu mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

 

Penelusuran Kompas.com:

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menegaskan bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat ini.

"Surat tersebut bukan produk BKN," kata Aris dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (18/12/2018).

Ia mengatakan, Panitia Seleksi Nasional belum melaksanakan penyerahan hasil akhir seleksi CPNS 2018 kepada instansi.

Perkembangan teknologi yang ada memang tak dapat dimungkiri membuat suatu informasi tersebar dengan mudah. Untuk itu, masyarakat diimbau agar berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap suatu informasi yang beredar.

"Kami terbuka untuk menjelaskan kebenaran penyelenggaraan seleksi CPNS atau kegiatan sejenis yang mengatasnamakan BKN," ujar dia.

Informasi adanya surat palsu ini juga disampaikan BKN melalui akun resmi Twitter-nya, @BKNgoid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com