Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Topik soal Ekonomi, Pendidikan, Korupsi, serta Kerukunan Dinilai Penting Jadi Topik Debat Pilpres

Kompas.com - 12/12/2018, 16:28 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinilai menjadi ajang untuk lebih dekat dengan kandidat secara personal maupun visi misi, serta program yang diusung.

Hal itu disampaikan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Afdal Makurraga Putra, seusai acara diskusi Seminar Nasional: Peran Media Massa di Era Demokrasi Digital oleh Habibie Center, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

"Di debat itulah kemudian kita bisa menemukan perdebatan visi misi, karena debat itu kan dirancang serius, yang menggali setiap aspek, bukan hanya personality tapi bagian-bagian program," kata Afdal.

Baca juga: Korupsi Orba Dinilai Penting Jadi Materi Debat Capres

"Di situlah kemudian menurut saya publik mendapatkan pencerahan tentang visi misi dari para kandidat," sambung dia.

Terkait topik-topik yang diperbincangkan, Afdal memberikan pendapatnya. Menurutnya, topik soal ekonomi harus diutamakan, mengingat hal itu menjadi masalah besar bangsa ini.

Selain itu, Afdal menyebutkan soal aspek pendidikan. Dia mengharapkan adanya penjelasan soal arah pendidikan di Indonesia ke depannya.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Afdal Makurraga Putra saat diskusi Seminar Nasional: Peran Media Massa di Era Demokrasi Digital oleh Habibie Center, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).  KOMPAS.com/Devina Halim Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Afdal Makurraga Putra saat diskusi Seminar Nasional: Peran Media Massa di Era Demokrasi Digital oleh Habibie Center, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Baca juga: KPU Tampung Usulan PSI soal Materi Debat Korupsi Orde Baru, tapi Belum Tentu Dimasukkan

Hal yang ditekankannya adalah apakah kandidat akan membawa sisi edukasi Indonesia ke arah riset atau humaniora.

"Bukan pada aspek pendidikan semua orang mendapatkan akses pendidikan, itu sudah lama, tetapi kita beranjak pada kualitas pendidikan bagaimana yang mau diberikan kepada masyarakat," terangnya.

Sementara terkait topik "korupsi orde baru" yang diusulkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ia menanggapinya dengan mengatakan bahwa isu itu hanya terpaku pada satu tokoh.

"Kalau persoalan korupsi orde baru kan personifikasinya pada seseorang," tuturnya.

Baca juga: KPU Disarankan Masukan Isu Budaya dalam Debat Capres

Menurutnya, yang terpenting dalam kasus-kasus korupsi pada masa sebelum dikeluarkannya regulasi terkait hal itu adalah penindakan oleh aparat hukum.

Namun menurut Afdal, topik terkait korupsi secara keseluruhan menjadi salah satu isu penting untuk dibahas oleh para kandidat.

"Korupsi itu kan yang membajak demokrasi, yang membajak kesejahteraan kita, jadi memang menurut saya korupsi juga harus mendapatkan tempat yang penting dalam isu-isu yang dibahas oleh debat mendatang," jelas Afdal.

Baca juga: Ini Skema Jadwal Debat Pilpres 2019

Selain itu, ketika ditanyakan mengenai isu soal agama, Afdal berpendapat topik yang perlu dibahas yaitu soal kerukunan dan penghargaan terhadap perbedaan umat beragama.

"Yang penting dibicarakan adalah aspek toleransi beragama, ini penting nih," kata dia.

Kompas TV Terkait peringatan hari anti-korupsi bahasan ini juga menjadi perbincangan warganet di media sosial termasuk Facebook. Kita simak ulasannya bersama Yasir Neneama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com