"Korupsi Orba" Dinilai Penting Jadi Materi Debat Capres

Kompas.com - 12/12/2018, 09:26 WIB
Warga membawa poster anti korupsi pada Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Selain dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi aksi tersebut juga untuk mendorong Pemerintah dan KPK memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc. MOHAMMAD AYUDHAWarga membawa poster anti korupsi pada Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Selain dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi aksi tersebut juga untuk mendorong Pemerintah dan KPK memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Election Watch usul supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan "korupsi era orde baru" menjadi materi debat Pilpres 2019.

Hal itu dinilai penting, agar rakyat tak lupa bahwa Indonesia pernah berada dalam rezim yang banyak terjadi korupsi.

Debat dengan tema tersebut diharapkan dapat mencegah lahirnya pemimpin yang korup.

"Republik ini pernah dipimpin oleh rezim yang otoriter dan korup, selama lebih kurang 32 tahun menguras dan merampas kekayaan Indonesia hanya untuk kepentingan kelompok dan keluarganya," kata Koordinator Nasional Indonesia Election Watch Nofria Atma Rizky dalam keterangan tertulis, Selasa (11/12/2018).

"Dan juga agar menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang dan sejarah kelam tersebut tidak terulang lagi di masa depan," sambungnya.

Nofria mengatakan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi bagian intrinsik atau mendarahdaging di rezim orde baru. Saat itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, sejak 1966 hingga 1998.

Tak heran jika kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah menyebut bahwa Presiden Presiden ke-2 RI itu merupakan pemimpin terkorup di dunia.

Salah satu tuntutan dari reformasi 1998 pun adalah pemberantasan KKN.

Tema debat "korupsi zaman orde baru" diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi jeli memilih calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: PSI Usul Korupsi Orde Baru Jadi Materi Debat Pilpres

"Kami juga meminta masyarakat untuk jeli melihat rekam jekak dari para calon wakil rakyat yang akan dipilih, dan komitmen mereka dalam melawan korupsi apabila mereka terpilih nanti," ujar Nofria.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelumnya juga sudah mengusulkan ke KPU supaya "korupsi orde baru" masuk sebagai materi debat Pilpres 2019.

Hal itu dikarenakan perhatian publik terhadap isu korupsi masih sangat tinggi. Ada baiknya, masyarakat tahu pandangan setiap paslon mengenai korupsi di zaman orde baru dan era kini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X