"Korupsi Orba" Dinilai Penting Jadi Materi Debat Capres

Kompas.com - 12/12/2018, 09:26 WIB
Warga membawa poster anti korupsi pada Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Selain dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi aksi tersebut juga untuk mendorong Pemerintah dan KPK memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc. MOHAMMAD AYUDHAWarga membawa poster anti korupsi pada Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Selain dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi aksi tersebut juga untuk mendorong Pemerintah dan KPK memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Election Watch usul supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan "korupsi era orde baru" menjadi materi debat Pilpres 2019.

Hal itu dinilai penting, agar rakyat tak lupa bahwa Indonesia pernah berada dalam rezim yang banyak terjadi korupsi.

Debat dengan tema tersebut diharapkan dapat mencegah lahirnya pemimpin yang korup.

"Republik ini pernah dipimpin oleh rezim yang otoriter dan korup, selama lebih kurang 32 tahun menguras dan merampas kekayaan Indonesia hanya untuk kepentingan kelompok dan keluarganya," kata Koordinator Nasional Indonesia Election Watch Nofria Atma Rizky dalam keterangan tertulis, Selasa (11/12/2018).

"Dan juga agar menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang dan sejarah kelam tersebut tidak terulang lagi di masa depan," sambungnya.

Nofria mengatakan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi bagian intrinsik atau mendarahdaging di rezim orde baru. Saat itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, sejak 1966 hingga 1998.

Tak heran jika kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah menyebut bahwa Presiden Presiden ke-2 RI itu merupakan pemimpin terkorup di dunia.

Salah satu tuntutan dari reformasi 1998 pun adalah pemberantasan KKN.

Tema debat "korupsi zaman orde baru" diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi jeli memilih calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: PSI Usul Korupsi Orde Baru Jadi Materi Debat Pilpres

"Kami juga meminta masyarakat untuk jeli melihat rekam jekak dari para calon wakil rakyat yang akan dipilih, dan komitmen mereka dalam melawan korupsi apabila mereka terpilih nanti," ujar Nofria.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelumnya juga sudah mengusulkan ke KPU supaya "korupsi orde baru" masuk sebagai materi debat Pilpres 2019.

Hal itu dikarenakan perhatian publik terhadap isu korupsi masih sangat tinggi. Ada baiknya, masyarakat tahu pandangan setiap paslon mengenai korupsi di zaman orde baru dan era kini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X