Diminta Mundur oleh Fadli Zon, Ini Komentar Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo menilai tidak adil jika ia harus mundur karena kasus kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang tercecer dan diperjualbelikan.

Hal ini disampaikan Tjahjo menanggapi Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mendesaknya mundur.

Tjahjo menegaskan bahwa kasus E-KTP yang diperjualbelikan dan dibuang baru-baru ini adalah murni tindakan kriminal. Kemendagri sudah melaporkan hal itu kepada polisi.

"Menurut saya tidak fair kalau pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan orang lain yang secara sengaja, tapi kesalahannya ditimpakan kepada Kemendagri," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2/2018).

Baca juga: Fadli Zon Minta Mendagri Buktikan Motif Politik di Balik Temuan Ribuan E-KTP

"Kalau itu kita biarkan, kejahatan dan tindak pidana terus terulang, sengaja dilakukan, lalu pejabat publik diminta tanggung jawab. Itu pendidikan politik yang tidak bagus," tambahnya.

Tjahjo mengatakan, jajaran kemendagri justru telah berusaha menyelamatkan proyek KTP elektronik yang semrawut karena ada masalah korupsi. Ketika ia baru menjabat sebagai menteri pada 2014, masalah E-KTP sudah ada.

"Secara perlahan dan pasti, jajaran Kemendagri khususnya dukcapil telah mampu mengurai masalahnya, mampu selesaikan masalah-masalah KTP," kata dia.

Salah satu indikatornya, perekaman E-KTP yang sebelumnya bermasalah kini sudah mencapai angka 97,3 persen.

Baca juga: Fadli Zon: Sebaiknya Tjahjo Kumolo Mundur, Tak Becus Urus E-KTP

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya meminta Tjahjo mundur dari jabatannya sebagai Mendagri karena dinilai tidak mampu menangani sejumlah persoalan mendasar terkait data kependudukan.

Fadli menyoroti kasus ditemukannya ribuan KTP elektronik (e-KTP) baru-baru ini di sejumlah wilayah. Ia juga mempermasalahkan 31 juta penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP, tetapi belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Saya kira Saudara Tjahjo Kumolo sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT, dan juga mengurus data-data kependudukan. Ini masalah-masalah dasar kok. Selama empat tahun ini ngapain aja?" ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).