Ini Hambatan dan Kendala Program Binmas Noken Polri di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satgas Khusus Pembinaan Masyarakat (Binmas) Noken Polri Kombes (Pol) Eko Rudi Sudarto mengungkapkan, ada sejumlah kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program bidang pembinaan masyarakat Noken.

Program Binmas Noken merupakan satgas yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tugas melakukan Operasi Nemangkawi 2018.

Dalam pelaksanaannya, Satgas ini mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) terhadap orang asli Papua.

Salah satu kendalanya adalah kondisi demografi dan medan yang dilalui tim.

“Saya lewat Wamena ke Lanny Jaya melalui jalur darat ada irisan dengan Nduga itu tiga jam normal dan dengan kendaraan. Kalau di Jakarta, gila ini kendaraan-kendaraan luar biasa mungkin harganya mencapai satu miliar karena dobel gardan dan fit,” ujar Eko saat diskusi di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).

Ia menyebutkan, masyarakat di sana biasanya tinggal dalam kelompok-kelompok kecil yang hanya terdiri dari dua atau tiga kepala keluarga (KK).

Selain itu, kata Eko, sumber daya manusia (SDM) dan pola pikir masyarakat Papua menjadi kendala pelaksanaan program Bimas Noken Polri.

“Kami menyadari bahwa SDM Polri dan masyarakat (Papua) belum sama. Kami beda peradaban menjadikan pemisah. Satu sisi kami ingin memberikan apa yang kami punya, tapi mereka tidak peduli,” ujar Eko.

Kendala lainnya, sinergitas antara pemerintah daerah dan stakeholder karena belum sepenuhnya mendukung program Binmas Noken Polri.

Persoalan manajemen juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program Binmas Noken Polri.

Misalnya, nilai uang di daerah pedalaman sangat tinggi sehingga pembiayaan terhadap satu kegiatan melebihi dari anggaran yang dianggarkan.

“Misalnya harga satu box lebah madu, kami di sana dianggarkan 3 juta (rupiah). Setelah tahu pelaksanaannya, harga kami harus ngirim ke sana jadi satu box bisa 9 juta,” ujar Eko.

Satgas Binmas Noken awalnya direncanakan hanya sampai akhir tahun, tepatnya 31 Desember 2018.

Namun, penugasannya diperpanjang hingga Pemilu Serentak 2019 untuk mengawal pemilu berjalan aman.