Salin Artikel

Caleg PSI Bersedia Tak Dibayar dan di-PAW jika Berkinerja Buruk di DPR

Para caleg dari PSI bersedia tidak digaji jika dinilai berkinerja buruk di parlemen nanti. Tidak hanya itu, mereka siap diganti dengan caleg lain yang lebih baik jika tidak bisa menjalankan tugas di DPR.

"Kalau misalnya nanti PSI masuk (DPR), kita rela nih enggak dibayar kalau misalnya kita enggak bisa menghasilkan umpanya UU yang berkualitas," ujar salah satu caleg PSI, Mikhail Gorbachev Dom, di kompleks parlemen, Jumat (7/12/2018).

"Kalau Prolegnas 20 kita cuma beresin 5, kita rela nih enggak dibayar bahkan kita rela di-PAW (Pergantian Antar Waktu)," tambah Mikhail.

Salah satu ukuran kinerja menurut PSI adalah penyelesaian Undang-Undang di DPR. Caleg PSI lainnya, Sigit Widodo, mengatakan jumlah undang-undang yang berhasil disahkan DPR semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, anggaran untuk DPR justru semakin besar.

"Tahun lalu anggaran DPR RI itu Rp 4,7 triliun, tahun ini Rp 5,7 triliun. Kita bego-begoan saja deh, dengan biaya Rp 5,7 triliun kok cuma 4 Undang Undang?" ujar Sigit.

Hari ini, sejumlah caleg PSI datang ke DPR untuk meminta data anggaran yang dipakai legislator. Tepatnya, mereka meminta laporan biaya kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses.

Kemudian juga laporan penggunaan biaya kunjungan luar negeri semua anggota DPR. PSI juga meminta laporan biaya yang digunakan untuk setiap rapat dan sidang paripurna di DPR.

Terakhir, PSI meminta data mengenai besar tunjangan untuk anggota DPR setiap menghadiri rapat dan sidang paripurna. PSI berencana mengelaborasi data yang akan didapatkan tersebut untuk riset.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/13335931/caleg-psi-bersedia-tak-dibayar-dan-di-paw-jika-berkinerja-buruk-di-dpr

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Nasional
UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

Nasional
Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Nasional
KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan 'Six Roll Mill' di Pabrik Gula Djatiroto

KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan "Six Roll Mill" di Pabrik Gula Djatiroto

Nasional
Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Nasional
Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Nasional
UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

Nasional
Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

Nasional
Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Nasional
Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Nasional
Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan 'Desa Antikorupsi'

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

Nasional
HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

Nasional
Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.