Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Dorong Polri Dirikan Polres dan Polsek di Nduga Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 18:34 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong, Kepolisian RI untuk membentuk Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di Kabupaten Nduga.

Hal itu dilakukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Nduga pasca-insiden pembantaian yang dilakukan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

“Belum ada Polres dan hanya satu Polsek di (Distrik) Kenyam yang baru dinaikkan statusnya dari Polisi Sub Sektor menjadi Polsek dengan 15 anggota Polri,” ujar Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Bekto menuturkan, pelayanan terkait kepolisian masih dilakukan Polres Jaya Wijaya di Wamena yang jaraknya sangat jauh dari Kabupaten Nduga.

Baca juga: Bahas Pembantaian di Nduga Papua, DPR Akan Undang Panglima TNI dan Kapolri

Polri, kata Bekto, perlu mengusulkan ulang pendirian Polres Nduga dan Polsek di tujuh distrik yang belum terlayani.

“Usulan oleh Mabes Polri tentu sudah pernah dilakukan (Polres dan Polsek di Kabupaten Nduga) perlu diulang lagi karena kebutuhan keamanan yang mendesak. Nduga bukan satu-satunya kabupaten yang belum ada Polresnya,” tutur Bekto.

Bekto menjelaskan, untuk memutuskan berdirinya polres tidak cukup diputuskan Kapolri, tetapi harus diusulkan dan disetujui oleh tiga Kementerian. Kementerian tersebut adalah Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemen PAN RB.

Bekto pun meminta, Polda Papua untuk menangkap para pelaku dan diproses secara hukum.

Di sisi lain, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen (Pol.) Martuani Sormin saat dihubungi menjelaskan, ada penolakan dari masyarakat Papua untuk keberadaan TNI dan Polri.

“Mindsetnya jangan dipikir di Jawa, ini di Papua yang masih patuh kepada hukum adat dan lain sebagainya,” kata Martuani.

Martuani mengatakan, ke depan akan dipikirkan membentuk polres dan polsek di sejumlah distrik Kabupaten Nduga demi mewujudkan keamanan dan ketertiban.

“Kita kan perlu berbicara dengan Pemerintah Daerah, kita akan isi pos-pos disitu. Kita akan buat Polsek disana (Kabupaten Nduga),” ujar Martuani.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, personel Polri dan TNI saat ini sudah mulai mengejar kelompok bersenjata yang membunuh 20 orang di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018).

Baca juga: Komnas HAM Papua Gelar Aksi Bakar Lilin #Save Nduga

Hal itu dikatakan Kapolri dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Saat ini kami sudah kirim tim gabungan TNI-Polri, dipimpin langsung Pak Kapolda dan Pangdam sudah bergerak ke sana," ujar Tito.

Polri sudah mendapatkan informasi bahwa kelompok bersenjata tersebut merupakan kelompok Egianus Kogoya.

Tito mengatakan, kekuatan kelompok bersenjata itu diperkirakan tidak banyak, sekitar 40 hingga 50 orang.

Kompas TV Komnas HAM mengecam keras penyerangan olehkelompok bersenjata terhadap pekerja proyekjalan Trans Papua di Nduga, Papua yang menewaskan 19 orang. Komnas HAM meminta aparat penegak hukum bertindak tegas menangkap para pelaku dan pemerintah memastikan perlindungan dan menanggung biaya pemulihan fisik atau non fisik terhadap para korban.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com